Saran Parlemen untuk Ditjen Pajak

Kamis, 12 Februari 2015 - 18:41 WIB

Oleh :

Sigit Priadi Pramudito

Sumber :

pajak.go.id

VIVA.co.id - Anggota Komisi XI DPR RI, Rudi Hartono Bangun, Kamis 12 Februari 2015, menyarankan kepada Direktorat Jenderal Pajak agar menerapkan penghargaan dan sanksi bagi wajib pajak (WP). Pemberian

Baca Juga :

Tarif Pajak RI Bakal Diturunkan?

Ini Opsi Terakhir, BIla Tax Amnesty Tak Capai Target

reward-punishment

ini diberlakukan kepada WP pribadi, badan usaha, maupun daerah.

Menurut Rudi, daerah yang memberikan pemasukan pajak yang paling besar sebaiknya diberikan penghargaan dari negara. Antara lain seperti penyumbang pajak besar di daerah Sumatera dan Kalimantan.

Selama ini, tidak ada penghargaan dari pemerintah kepada daerah yang menyumbangkan pajak besar untuk negara. Setidaknya, penghargaan ini dapat digunakan untuk memperbaiki atau membangun sarana dan prasarana di daerah tersebut.

"Coba mungkin bisa dikoordinasikan kepada Bappenas. Mereka harus diberikan prioritas karena bayar pajak besar untuk pembangunan yang juga besar," ujar Rudi di Gedung DPR RI, Jakarta.

Menurut Rudi, saat ini telah banyak aspirasi dari masyarakat daerah yang mengeluhkan tidak adanya perhatian pemerintah soal pembangunan sarana-prasarana.

Dengan adanya pemberian penghargaan ini, selain mereka bisa membangun sarana dan prasarana, juga akan membangun kompetisi antar daerah agar giat membayar pajak.

"Jalan rusak, tapi uang mereka ditarik ke sini (pusat). Jadi, jangan kejar-kejar wajib pajak di sana, tapi di sana penerangannya pun tidak ada, jalan pun rusak di sana. Mohon ini diperhatikan," kata Rudi. (art)