Karyawan Minta Pemerintah Pertahankan Merpati

VIVAnews - Forum Pegawai Merpati Nusantara Airlines (FPM) mendesak pemerintah segera membuat kebijakan khusus mempertahankan maskapai ini dan menjadikan perusahaan sebagai Badan Usaha Milik Negara yang lebih berkembang dan lebih maju.

"Merpati tidak butuh pemimpin hebat dan terus-menerus mendapat suntikan dana, tapi butuh kebijakan khusus," ujar Wakil Ketua Umum FPM Ery Wardhana dalam seminar bertajuk "Berjuang Membangun Merpati" di Hotel Golden Boutique, Jakarta Sabtu 30 Mei 2009.

Sebab, kata dia, kendati sudah enam tahun yaitu sejak 2002-2008 mendapat suntikan dana mencapai Rp 1,1 triliun, namun kondisi Merpati tidak kunjung membaik, malahan pada tahun ini posisi utangnya telah mencapai Rp 2,5 triliun atau tiga kali lipat lebih besar dari asetnya.

Disamping itu, Ery menjelaskan persoalan lain adalah jumlah armada yang terbatas yaitu hanya 20 buah , banyak rute penerbangan yang tutup misalnya di Sumatera yang hanya tinggal satu sampai dua penerbangan. Sedangkan di Kalimantan sama seperti Sumatera dan Nusa Tenggara harus bersaing dengan Garuda Indonesia yang notabene merupakan induk usaha.

";Di Jawa dan Sulawesi persaingan sudah sangat buas sampai ke Indonesia Timur yang tadinya primadona, namun sekarang kondisinya sudah sangat memprihatinkan," kata dia.

Persoalan lain, menurut dia, pendapatannya juga dibawah target yaitu hanya Rp140 miliar per bulan, serta biaya tidak pernah bisa ditekan meskipun sudah dilakukan efisiensi berupa pengurangan pegawai sebanyak 1.300 orang, sebagai catatan biaya pengurangan pegawai lebih dari Rp 200 miliar.