Konflik Yaman Tak Sekadar Perkara Agama

VIVA.co.id - Jeda kemanusiaan yang mulai diberlakukan di Yaman mulai hari Selasa pekan lalu, sukses terlaksana. Bahkan, utusan tetap Yaman di PBB, Ismail Ould Cheikh Ahmed, kembali menyarankan agar jeda kemanusiaan diperpanjang.

Tujuannya agar lebih banyak bantuan kemanusiaan dikirimkan bagi warga Yaman.

"Saya berharap (akan ada sebuah perpanjangan jeda kemanusiaan)," kata Ismail seperti dikutip kantor berita Reuters di sela konferensi mengenai Yaman yang dibuka Riyadh, Arab Saudi pada Minggu, 17 Mei 2015.

Bantuan kemanusiaan jelas sangat dibutuhkan oleh 25 juta warga Yaman, setelah koalisi negara Teluk yang dipimpin Arab Saudi mulai melakukan serangan udara pada 26 Maret lalu. Sejak digelar aksi militer dengan nama "Badai Ketegasan", PBB mencatat 300 ribu orang telah kehilangan tempat tinggal.

Sementara organisasi kesehatan dunia PBB (WHO) pada akhir April lalu mencatat lebih dari 1.000 orang meregang nyawa di Yaman akibat peperangan tersebut. Stasiun berita Al Jazeera, edisi 24 April 2015 melansir sebanyak 551 orang di antaranya merupakan warga sipil.

Bahkan, korbannya pun mencakup anak-anak. UNICEF mencatat ada sekitar 115 anak tewas terbunuh dan 172 anak terluka akibat konflik itu.

Situasi di Yaman yang kian memburuk membuat Pemerintah Indonesia juga harus memulangkan semua warganya dari negara di kawasan Timur Tengah itu. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno mengatakan ada 4.159 warga Indonesia yang bermukim di Yaman dan telah mulai dipulangkan sejak Desember tahun lalu.

Namun, operasi pemulangan besar-besaran WNI dari Yaman baru digelar pada 1 April kemarin. Walau telah dikirim tim evakuasi khusus, para WNI sempat menolak untuk dipulangkan. Mereka berpikir situasi di sana masih aman untuk dihuni.

Padahal, setiap hari suara tembakan rudal terdengar di telinga. Menurut Duta Besar RI untuk Yaman, Wajid Fauzi, hanya seruan dari orang tua lah yang ampuh untuk meminta mereka kembali ke Indonesia.

"Kalau ada telepon dari orang tua insya Allah mereka bersedia pulang ke Tanah Air, karena pada dasarnya setiap anak itu kan patuh terhadap orang tua," kata Wajid kepada VIVA.co.id awal bulan ini.

Alhasil, pemerintah turut mendorong para orang tua di Tanah Air agar segera menghubungi anak-anak mereka yang masih bersikeras ingin bertahan di Yaman. Hasilnya, mereka pun berubah pikiran. 

Selain itu tim pemulangan WNI yang dikirim secara khusus juga ikut mendekati pesantren tempat para mahasiswa menuntut ilmu. Pimpinan pesantren diharapkan bisa memberikan kelonggaran terhadap studi para WNI yang memilih untuk ikut dievakuasi.

Lalu, bagaimana kisah Wajid memulangkan ribuan WNI dari Yaman ketika situasi peperangan masih sengit? Apa saja strategi yang dilakukan Pemerintah Indonesia agar bisa mengeluarkan WNI dengan selamat dari sana? Berikut perbincangan khusus VIVA.co.id dengan Wajid Fauzi yang dilakukan pada Kamis, 7 Mei 2015 lalu di ruang kerja Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri di kawasan Pejambon, Jakarta Pusat:

Kondisi di Yaman hingga saat ini masih berkecamuk, sementara ada ribuan WNI yang diketahui masih bermukim. Di mana keberadaan mereka saat ini dan bagaimana kondisinya?

Mayoritas mereka berada di Al-Mukalla, Tarim, Seiyun dan sekitarnya. Kota Seiyun itu ada beberapa Itu ada di daerah selatan. Tarim juga berada di derah selatan, tetapi juga memiliki akses ke wilayah ke kota Salalah.

Jumlah mereka di tiga kota itu mencapai 900 orang lebih. Jadi bisa dibayangkan, mayoritas berada di situ. Maka dari itu kami memilih kota Salalah seandainya warga Indonesia ingin dievakuasi. Pintu yang paling mudah untuk mereka adalah pintu perbatasan ke kota Salalah.

Itu juga yang menjadi alasan operasional KBRI Sana'a dipindahkan ke kota tersebut.

Apakah WNI yang berada di kota Al-Mukalla dan Tarim sebagian besar pelajar atau santri?

WNI yang berada di Al Mukalla, Tarim, Seiyun itu merupakan santri. Karena mereka menuntut ilmu di ketiga kota tersebut.

Masih ada sekitar 250 orang WNI yang dilaporkan belum terdata. Lalu, bagaimana cara Pemerintah RI untuk mendata siapa-siapa saja orang ini dan memastikan keselamatan mereka?

Saat ini KBRI Sana'a mengeluarkan semacam surat keputusan pembentukan tim dukungan pendataan dan evakuasi. Jadi, bukan evakuasi yang besar-besaran, tetapi evakuasi yang reguler. Mungkin jumlahnya 10 atau 15 orang.

Tim ini bertugas untuk membantu WNI yang ingin dipulangkan dari Sana'a. Entah itu mengenai transportasi, izin keluarnya dan izin masuk. Di perbatasan, kami akan menghubungi kantor-kantor di perbatasan itu.

Tugas yang lain yakni melakukan pendataan. Total ada 10 orang di enam kota, di mana masing-masing kota terdiri dari dua orang. Kami akan kirimkan fasilitas transportasi dan dana agar mereka bisa bergerak melihat secara nyata di masing-masing kota jumlah WNI.

Perkiraan ada 250 WNI telah diketahui oleh tim tersebut. Hanya saja belum sempat didatangi. Untuk validasi belum bisa dilakukan. Tapi yang 944 WNI sudah berhasil divalidasi dan mereka hadir.

Apakah kota yang terletak di bagian selatan Yaman dianggap lebih aman, sehingga tim tersebut masih leluasa untuk bergerak?

Tim itu adalah mahasiswa. Mereka adalah orang-orang yang telah meminta izin ke KBRI untuk tidak meninggalkan Yaman dengan alasan mereka masing-masing. Mereka juga menyatakan kesiapannya untuk membantu KBRI. Oleh sebab itu, kami pantas memberikan mereka penghargaan, karena selain tetap tinggal di sana, mereka bersedia secara sukarela memberikan bantuannya kepada KBRI.

Tentu KBRI tidak menutup mata. Tidak mungkin kami biarkan mereka tanpa bantuan. Jadi, kami tetap berupaya memberikan fasilitas yang dapat diberikan. Seperti, jika mereka membutuhkan transportasi, maka akan kami bantu. Jika mereka membutuhkan sarana komunikasi, juga kami sediakan.