Sembilan Fraksi Beri Pandangan RAPBN 2016
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Selasa pagi, 26 Mei 2015, DPR menggelar Sidang Paripurna yang dihadiri oleh 278 anggotanya dari seluruh fraksi. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan pandangan setiap fraksi terkait pembahasan pokok-pokok pendahuluan RAPBN tahun 2016.
Dalam Paripurna sebelumnya, Menkeu Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi mencapai 5,8 hingga 6,2 persen.
“Angka ini lebih tinggi dari outlook pertumbuhan ekonomi tahun 2015, namun sedikit lebih rendah dari target awal RPJMN 2015-2019,” kata Bambang.
Menanggapi pembahasan ini, sembilan fraksi yang meliputi Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKB, PKS, PPP, dan Nasdem memberikan pandangan serta usulan mereka.
“Politik anggaran RAPBN 2016 hendaknya diarahkan untuk memperkuat daya beli masyarakat, mendorong kegiatan produktif rakyat, dan penguatan infrastruktur untuk kegiatan ekonomi rakyat,” ujar Daniel Lumban, perwakilan dari Fraksi PDIP.
Sementara itu, Dewi Asmara dari Fraksi Golkar menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diusulkan pemerintah 5,6-6,2 persen masih bisa ditingkatkan.
“Hal ini dikarenakan adanya optimisme global dari berbagai lembaga ekonomi dunia, seperti Bank Dunia," ujar Dewi.
Optimisme juga tumbuh dari dalam negeri, karena upaya pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi, juga pemanfaatan anggaran guna pembangunan infrastruktur.
"Karena itu, Fraksi Golkar memberikan catatan agar target pertumbuhan agar dapat lebih optimistis pada kisaran 6–6,5 persen,” ujar politisi Golkar tersebut.
Sementara itu, menurut Willno Zainar dari Fraksi Gerindra, perlu adanya pergeseran paradigma pembangunan yang berkelanjutan yang mengarah pada upaya pembangunan desa, khususnya sektor pertanian. “Selama bertahun-tahun pertumbuhan sektor pertanian kita sangat jauh di bawah pertumbuhan sektor transportasi, perbankan, dan real estate,” ujar Willno.
Dari sembilan fraksi tersebut, mereka sepakat dan menyetujui kerangka makro serta pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2016 untuk dibahas lebih lanjut.