BPK Temukan Kejanggalan Anggaran Jalan Pantura

VIVA.co.id -  Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan kejanggalan dalam audit proyek pembangunan jalan Pantura. Temuan didapat pada dua tahun anggaran, 2013 dan 2014.

BPK mencatat penyelengaraan jalan nasional Pantai Utara Jawa (Pantura) selama tahun anggaran 2013 didukung dengan anggaran Rp956 miliar dan tahun anggaran 2014 sebesar Rp1,409 triliun.

Dalam pelaksanaannya, realisasi anggaran pada 2013 tercatat Rp893 miliar dan di tahun 2014 sebesar Rp1,224 triliun.

BPK kemudian mengaudit sebagian ruas Pantura Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan panjang 709,57 kilometer (km) yang terealisasi masing-masing sebesar Rp691 miliar dan Rp1,109 triliun.

Anggota IV BPK Rizal Djalil mengatakan, pihaknya telah berusaha mengaudit untuk mencatat kerugian negara, tetapi sejauh ini belum ditemukan.

''Kami melakukan audit dari hari ke hari bersama Kementerian PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), jadi tidak ada istilah melakukan sepihak, nantinya penegak hukum yang akan menanyakan kepada BPK jika ada kerugian negara. Kementerian PUPR enggak usah khawatir kalau ada apa-apa, yang penting fokus saja, tentu kalau ada, baru mereka (penegak hukum) bertindak,'' ujar Rizal, usai melakukan pertemuan tertutup dengan Menteri PUPR, di Kantor Kementerian PUPR, Rabu 17 Juni 2015.

Dia menegaskan, jika memang terjadi apa-apa, maka pihaknyalah yang ditanya terlebih dahulu.

Rizal mengaku,  sebetulnya hasil pemeriksaan sudah ada sejak seminggu yang lalu.  "Namun, kami tidak bisa menyampaikan dulu sebelum ada tanggapan menteri,'' katanya.

Dia melanjutkan, dalam hasil audit tersebut, hanya ditemukan sejumlah kekurangan drainase atau saluran air yang tidak terpasang sepanjang kurang lebih 800 km.

''Yang saya kaget betul, itu tadi, jalan hampir 800 km enggak ada drainasenya, tapi Kementerian PUPR sudah berjanji akan buat drainase nasional, jadi audit yang bagus itu seperti itu sebenarnya,'' tuturnya.