Program Saya, Membuat ‘Biro Jodoh’

Hariyadi B. Sukamdani, Ketum Asosiasi Pengusaha Indonesia.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Muhamad Solihin

VIVA.co.id - Hariyadi B. Sukamdani ditetapkan sebagai ketua umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) setelah Sofjan Wanandi memutuskan mengundurkan diri dari jabatan tersebut akhir tahun lalu. Sofjan mundur karena ditunjuk menjadi ketua dewan pertimbangan Apindo dan akan menjalankan tugas barunya sebagai ketua tim ahli ekonomi Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Hariyadi mengatakan, prioritas utama kepemimpinannya adalah meningkatkan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha. Selain itu, ia akan memaksimalkan peran Apindo dalam memaksimalkan potensi investasi asing untuk mengembangkan dan membangun ekonomi nasional.

Presiden direktur PT Hotel Sahid Jaya Internasional Tbk ini menyatakan, targetnya selama memimpin Apindo adalah memperluas lapangan kerja. Caranya dengan membuat "biro jodoh" untuk mengawinkan investor asing dan pengusaha lokal. Ia berharap, program itu bisa merangsang munculnya perusahaan-perusahaan baru yang bisa membuka lapangan kerja baru.

VIVA.co.id sempat melakukan wawancara dengan pria yang ramah ini beberapa waktu lalu. Demikian petikan wawancara yang dilakukan di kantornya di kawasan Jakarta Pusat.

Apa yang sudah Anda lakukan sejak memimpin Apindo?

Apindo core bisnisnya di bidang tenaga kerja. Misi kami adalah penciptaan lapangan tenaga kerja. Jadi, upaya kami bagaimana menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Intinya itu.

Hanya mengurus lapangan kerja?

Iya. Namun, masalah penciptaan lapangan kerja terkait dengan berbagai bidang. Karena, banyak faktor yang bisa menghambat penciptaan lapangan kerja. Ini yang membuat kami seolah-olah proaktif ke mana-mana.

Selain itu?

Kami launching International Partnership Service Center (IPSC). Ini dilakukan guna memfasilitasi investor asing dalam melakukan business match di dalam negeri. IPSC akan menyediakan informasi mengenai tata cara untuk berinvestasi dan berbisnis di Indonesia, membantu menghubungkan dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta melakukan business matching dengan pemain lokal.

IPSC ini merupakan institusi yang akan menggalakkan kerja sama antara perusahaan Indonesia dan perusahaan asing. Sebenarnya, yang kami kerjakan itu inline dengan kami punya visi utama yakni penciptaan lapangan kerja.

Mengapa pilihannya membuat IPSC?

Karena, kami melihat animo perusahaan asing yang ingin masuk ke Indonesia sangat besar, terutama yang menengah. Kami tidak mengurusi yang besar. Yang besar sudah bisa mengurusi sendiri. Tapi, yang menengah, itu mereka sangat berminat. Namun, mereka bingung mau partner sama siapa dan mencari informasi sama siapa.

Nah, itu yang kami tangkap. Mudah-mudahan, setelah kami launching, ada yang pecah telur, ada yang kejadian. Soalnya, sambutan dari seluruh duta besar negara sahabat itu luar biasa. Kemarin, kalau saya tidak salah itu, ada 25 duta besar hadir dalam acara itu.

Apakah ini semacam percepatan investasi?

Kalau bahasa sederhananya kami bikin "biro jodoh". Kami ingin mengawinkan perusahaan lokal dengan asing.

Kenapa?

Bagaimanapun teman-teman asing punya pengetahuan. Mereka punya teknologi, kemampuan manajemen, punya pengalaman pemasaran cukup bagus. Kita di sini punya pasarnya. Tapi, kita tidak kuasai bagaimana optimalkan kapasitas output-nya. Dengan dikawinkan, Insya Allah hasilnya bagus. Kalau misalnya kami kawinkan antara asing dan lokal, usaha bersama itu, pengusaha lokalnya akan mendapat nilai tambah. Itu adalah kerja besar kami.

Apa benar beberapa investor asing memindahkan pabriknya dari Indonesia?

Iya, terutama yang padat karya. Padat karya itu yang agak susah. Itu adalah PR kami ke depan. Bagaimana kami bisa meyakinkan banyak pihak bahwa Indonesia masih perlu padat karya. Rakyat kita 250 juta orang, butuh pekerjaan.

Apa yang membuat mereka menarik investasi?

Ini akibatnya kita tidak begitu perhatian kepada industri padat karya. Industri padat karya kita sekarang menciut.

Dampaknya?

Angka kemiskinan melonjak dan gini ratio kita melebar karena tidak diurus.

Mereka pindah ke mana?

Vietnam. Vietnam sekarang sangat maju sekali di industri padat karya. Vietnam dari segi produktivitasnya, jauh lebih tinggi karena output kenaikan gaji dengan produksinya. Sebelumnya kita nomor satu. Akibat kebijakan industri padat karya yang tidak jelas sekarang menjadi nomor dua.

Maksudnya tidak jelas?

Dari segi kenaikan upah kita sangat ekstrem. Hal itu membuat industri padat karya, antara kenaikan gaji dan produktivitas jadi tidak inline, sehingga menjadi masalah. Buyer-nya cenderung pindahkan ordernya ke tempat lain. Ini artinya kita sudah jatuh tertimpa tangga.

Hal itu yang membuat mereka memindahkan investasinya?

Ya. Itu salah satu alasan. Alasan kedua, menyangkut perjanjian dagang dengan negara-negara Uni Eropa. Vietnam itu sudah masuk ke dalam perjanjian bilateral, semacam, saya lupa istilahnya. Semacam preferred country partnership. Mereka itu mendapatkan suatu kemudahan dari negara Uni Eropa. Nah, yang ini kami dorong untuk mengambil posisi di masa transisi.

Apakah banyak investor yang memindahkan pabriknya ke luar negeri?

Kalau dalam arti besar-besaran, sih belum. Tapi, dalam arti kata mereka kecilkan produksi, iya. Kalau pindah eksodus itu relatif sih, tidak terlalu banyak, tapi cenderung mengecilkan produksi. Karena mengurangi. Jadi, seperti Vietnam, produk tekstil dan nontekstil, mereka sudah tembus di atas US$20 miliar ekspornya. Indonesia baru sekitar US$13 miliar. Ini, kan, ironis.

Selain upah, apa faktor lain yang membuat mereka memindahkan pabriknya?

Kalau memindahkan tidak banyak. Tapi, posisi mereka menunda, wait and see karena melihat juga kesiapan kita banyak kekurangan, seperti infrastruktur. Bagaimana kami bangun pabrik, lha wong listrik, gasnya tidak ada. Itu jadi salah satu faktor. Juga regulasinya sendiri dipandang masih sering berubah-ubah. Kepastian hukumnya masih cukup rendah.

Bagaimana dengan insentif pemerintahan Jokowi-JK kepada dunia usaha?

Kalau saya bilang, insentif yang dirasakan langsung, belum ada. Sekarang ini belum. Kalau fiskal ada memang. Sudah. Tapi, sudah terasa atau belum, ada beberapa, seperti tax allowance, tax holiday. Hanya aktivitas yang digunakan masih rendah. Kami masih menunggu waktu. Jadi, belum terasa.

Apa benar ekonomi kita sedang lesu?

Memang semester ini lesu. Tapi, saya masih punya optimisme bahwa second semester akan lebih membaik. Dilihat dari siklus usaha, semester dua lebih bagus daripada semester satu. Itu alamiah saja. Kedua, proyek infrastruktur sudah mulai dicairkan, sudah bergulir. Selain itu, Pak Jokowi sudah mulai mengefektifkan kabinetnya. Entah terjadi reshuffle atau tidak, Pak Jokowi memberikan perhatian penuh terhadap timnya.

Selain itu?

Dari segi likuiditas, sebenarnya ada dari masyarakat. Tapi, mereka wait and see. Kalau melihat dari data perbankan, itu naik ketimbang dari kreditnya. Tinggal satu sentuhan optimisme, lalu on. Kita tidak bicara investor asing, tapi lokal. Yang orang lokal itu positifnya wait and see. Mereka butuh keyakinan. Yang menyatakan minat investasi cukup bagus. Tinggal mengejar mereka supaya bisa merealisasikan. Cuma tantangannya berat, yakni infrastruktur. Bagaimana membangun sekian banyak output tapi listrik tidak ada. Yang dikeluhkan itu listrik. Listrik terbatas.

Selain siklus, apakah ada faktor lain yang membuat ekonomi lesu?

Banyak fine tuning terjadi di semester pertama. Kebijakan regulasi yang mungkin masyarakat dan pelaku usaha tidak favorable.

Bagaimana dengan pengaruh dari dinamika politik nasional?

Betul. Itu juga ada. Tapi, ini tidak bisa dipisahkan dari masa lalu. Kesalahan masa lalu, ekspor tidak pernah ditangani dengan serius. Kita hanya bergantung 60 persen dari komoditas.

Bagaimana Anda melihat kinerja menteri bidang perekonomian?

Ya, kalau saya melihat belum maksimal. Tapi, saya tidak ngomong, karena akan jadi menilai orang. Terasa sekali. Dalam kondisi makro tidak bagus. Itu karena kepiawaian menteri kabinet sangat berpengaruh.

Terkait reshuffle, bagaimana sikap Apindo?

Saya serahkan kepada Presiden. Nanti kalau saya bilang seperti itu, ada menteri yang sirik sama saya. Pernah kejadian itu. Ada yang marah karena itu. Saya tidak pernah sebut orang. Saya hanya bilang kinerja saja ke publik. Ada yang tersinggung.

Secara umum, apa tantangan dunia usaha saat ini?

Kita punya peluang yang luar biasa. Peluang pasar maupun peluang sumber daya alam. Ini yang tidak pernah dimanfaatkan secara serius. Yang memanfaatkan adalah orang-orang asing, seperti Singapura. Mereka ambil advantage dalam kelemahan kita dalam koordinasi. Kita, kan, bicara koordinasi dan kepentingan nasional. Menyatukan kepentingan negara itu masih belum.

Maksudnya?

Jadi, 60 persen komoditas ekspor dikeruk dari Indonesia dan ditaruh di Singapura. Itu, kan, mereka memikirkan keruk doang. Dia berpikir jangka pendek. Mengeruk saja tanpa berpikir panjang. Kekayaan alam bisa habis dengan cara seperti itu. Tidak berpikir bagaimana menginvestasikan untuk dapatkan nilai yang lebih besar. Ini yang harus dibalik. Menurut saya, kesamaan kita adalah persamaan visi seluruh stakeholder bangsa Indonesia untuk memajukan ini. Itu yang harus didorong.

Apindo optimistis pemerintah ramah dengan dunia usaha?

Insya Allah. Dengan segala kekurangannya, mereka melihat dan mendengar. Pastilah ada drama-drama bisa. Tapi, kok, saya masih yakin mereka bisa lead.

Bagaimana dengan sistem pengupahan kita?

Menurut saya, upah itu bukan suatu hal yang terlalu kontroversi. Masalahnya, itu modifikasi terus. Di dewan pengupahan itu ada tripartit. Masing-masing stakeholder ada wakilnya. Pengusaha ada wakilnya, pekerja ada wakilnya, dan pemerintah ada wakilnya.

Selama ini yang saya perhatikan, mereka negosiasi alot di situ. Kalau sudah putus, kemudian, diintervensi oleh kepala daerah. Menurut saya, pertimbangannya muncul dibikin-bikin sendiri. Pertimbangannya itu macam-macam. Misalnya, masalah keamanan. Takut menjalankan keputusan, karena demo. Demo jadi alasan. Jadi, soal upah menjadi agenda politik dari elite daerah.

Selain itu?

Pendekatan keamanan tidak optimal. Karena kita tahu orang itu-itu melulu yang buat heboh. Kalau dibilang gerakan, tidak juga, lha wong serikatnya mengeluh kehilangan anggota. Jadi, perkara pengupahan itu perkara klasik. Kalau saja UU 13 bisa diamendemen, lalu diserahkan penentuan pengupahan di tingkat pusat, itu sudah selesai.  Karena kalau tidak seperti itu dibuat mainan saja di daerah.

Solusinya amendemen UU?

Kalau sekarang ini, solusinya pemerintah buat formula. Dia tahu daerah selalu berpengaruh. Pemerintah punya pandangan, mau buat 5 tahun sekali tentang KHL (Kebutuhan Hidup Layak). Setiap tahun ada indeks. Kalau itu terjadi, itu bagus dan akan menolong ketenangan bekerja dan hubungan perusahaan-karyawan.

Jadi, soal upah itu sebenarnya sederhana, tapi menjadi ribut karena dipolitisasi?

Ya.

Dipolitisasi daerah dan elite buruh?

Menurut saya, terutama karena daerahnya. Kalau para buruh itu alamiah. Buruh pengen naik setinggi-tingginya, pengusaha minta ditekan. Pemerintah harus netral. Makanya dibuat KHL. Makanya dibuat formulanya. Itu kan dihitung dari KHL, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi. Paramaternya kan itu sesuai UU.

Tapi, yang diterapkan ditambah lagi dua, yaitu ketersediaan supply and demand tenaga kerja dan kemampuan sektor marjinal membayar upah minimum. Sektor marjinal harus dihitung juga kemampuan membayar upah minimum. Jadi, kalau dilakukan, ketemu, kok, angkanya. Nggak mungkin angkanya naik gila-gilaan seperti di Bogor upahnya naik hingga 70 persen. Itu sudah tidak kira-kira. Kusut jadinya. Akibatnya, terjadi penyusutan langsung.

Solusinya UU 13 harus direvisi?

Revisi, kalau jangka pendek, akan makan banyak waktu. Pemerintah harus membuat formula tentang besaran upah yang harus dibuat setiap tahun menjadi lima tahun. Tapi, itu bukan berarti tidak ada kenaikan. Tapi ada indeks. Itu fair. Tidak seperti saat ini. Ada yang naik 10, 20 persen, ada yang kemarin sampai 40 persen. Itu, kan, harus dikendalikan.

Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menggairahkan ekonomi?

Menurut saya harus membuat terobosan. Seperti pariwisata. Kan, tidak susah membuat bebas visa. Intinya dia, ya, menabrak UU Imigrasi karena UU Imigrasi kita bunyinya kalau berikan bebas visa harus resiprokal. Misalnya, kasih bebas visa ke Belanda dan Belanda harus memberikan juga. Kalau gitu, kan, susah.

Artinya harus ada keberanian. Saya sangat apresiasi itu. Itu harus dilakukan. Mengapa kita harus ribet dengan urusan resiprokal yang malah rugikan pariwisata kita sendiri. Kalau pariwisata bisa digalakkan, lumayan bisa memberikan kontribusi. Sekarang saja kontribusinya sekitar US$10 miliar. Kecil itu dibandingkan dengan Malaysia. Mungkin dia berkisar di atas US$30-40 miliar.

Selama memimpin Apindo, apa target Anda?

Kalau saya, karena visi kami, ciptakan output lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Itu indikator saya. Lalu, yang kedua adalah bagaimana kami bisa mendorong semua sektor yang terkait dengan kepentingan anggota kami, bisa tumbuh dengan baik. Jadi, itu yang kami perjuangkan. Memang tidak mudah ciptakan lapangan kerja dan bagaimana tumbuhkan sektor yang ada. Karena itu kami jadi menjadi agresif.

Selain itu?

Saya mau dorong investor asing. Ya, kalau hubungan industrial di dalam. Saya mengharapkan Apindo bisa keluarkan perusahaan patungan baru. Itu saya merasa kinerja saya bisa terukur. Kalau yang dulu lintas sektor. Kalau yang ini, murni dikerjakan sendiri. Kami promosikan ke luar negeri. Kami dorong ber-partner untuk perusahaan lokal. Jadi, nanti secara umum, akan berikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Apa harapan Anda terhadap pemerintah?

Segera selesaikan masalah internal. Saya berharap kondisi politik juga kondusif. Parlemen juga kondusif. Selesaikan masalah internal langsung dilanjutkan kejar program-program. Program-programnya cukup baik. Kita harus me-review supaya tak terlalu tinggi. Misalnya, proyek 35 ribu MW yang gaduh itu sekarang dengan Pak Dahlan Iskan (mantan menteri BUMN/mantan dirut PT Perusahaan Listrik Negara) ditangkap, sekarang sudah pada takut. Nah, itu yang saya bilang, bereskan internal. 

Itu menurut saya yang harus diperbaiki. Harus satu visi dengan Presiden. Tak ada lagi pembantu yang mau jalan sendiri. Karena kita mau betul-betul pemerintahan efektif kerja. Bukan pemerintah yang cari-cari salah terus dan ke belakang dulu. Saya setuju koruptor ditangkap. Tapi, kalau mengada-ada jadi kelihatan aneh. (art)