Semangat Revisi KUHP untuk Lakukan Kodifikasi Tertutup
Selasa, 15 September 2015 - 15:14 WIB
Sumber :
VIVA.co.id
- Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani, mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan RUU usulan pemerintah dan DPR untuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015-2019.
"Namun draf yang kita gunakan sebagai pembahasan RUU KUHP ini berasal dari pemerintah, bukan draf yang disusun oleh DPR", ungkap Arsul saat menghadiri acara Dialektika Demokrasi di press room gedung Nusantara III, Selasa 15 September 2015.
"Salah satu dari DIM itu adalah pertanyaan dasar kita, yaitu apakah mazhab hukum pidana kita itu akan menganut sistem kodifikasi yang tertutup atau kodifikasi terbuka?,” tanya Arsul.
Jika menganut sistem kodifikasi terbuka, Arsul menjelaskan bahwa ini berarti ada UU yang tidak diatur dalam UU khusus dan inilah yang akan diatur dalam KUHP.
"Jadi kalau seperti ini, berarti membiarkan UU Tipikor, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Narkotika dan UU Terorisme berada di UU-nya masing-masing,” kata Arsul.
Inilah yang menurut Arsul akan menjadi bahan perdebatan. Untuk itu, Komisi III memanggil para akademisi dan kelompok masyarakat sipil untuk menampung berbagai pendapat dan masukannya terkait hal tersebut.