"Daerah Tidak Produktif, Kami Pangkas Anggarannya"

VIVA.co.id - Mengacu pada agenda prioritas nasional Nawa Cita 2015-2019, yang mengarahkan pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan, Presiden Joko Widodo dihadapkan dengan tantangan yang berat pada tahun pertama pemerintahaannya. 

Di antaranya, El Nino yang terjadi tahun ini disinyalir lebih kuat dibanding dengan kasus terparah yang pernah dialami pada 1997. Ada pula permasalahan regulasi yang berbelit dan pembenahan infrastruktur serta peningkatan sarana prasarana penunjang produksi pertanian, yang mendesak untuk dilakukan. 

Belum lagi, suatu negara bisa dikatakan berkedaulatan pangan, tidak hanya dilihat dari surplus komoditas pangan yang dikonsumsi masyarakatnya. Tapi, pelaku ekonomi dari hulu hingga ke hilir di sektor ini, juga harus meningkat kesejahteraannya.

Menteri Pertarnian Amran Sulaiman ketika berkunjung ke Kantor Redaksi tvOne  dan VIVA.co.id, awal Oktober 2015 memaparkan apa saja strategi pemerintah, khususnya kementeriannya, dalam menjawab tantangan-tantangan tersebut. Berikut wawancara lengkapnya: 

Saya sampaikan, sebelum adanya  deregulasi, kami sudah lakukan lebih awal. Revisi Peraturan Presiden (Perpres) misalnya, soal benih dan pupuk semua harus standbay, Januari itu musim hujan. Harus bergerak cepat, kalau pakai tender akan telat. 

Kami izin Pak Presiden Joko Widodo, kami ubah dari tender ke penunjukan langsung, jadi cepat. Apalagi dengan pengadaan melalui e-katalog ini, pengadaan langsung dari pabrik, negara untung dengan harga murah. 

Aturan kami banyak yang menghambat,  tidak bisa disamakan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kalau di sana tender tidak masalah, kalau di pertanian ini kan tanaman semusim umurnya 3 bulan, kalau tender kelamaan.  

Dengan e-katalog  juga lebih cepat, misalnya pendistibusian Alat Mesin Pertanian (Alsintan) yang terdistribusi sudah 65 ribu unit di lapangan, naik 1.000 persen. Tahun lalu itu 3.000 unit saja setengah mati, ini belum Desember. Target tahun ini 80 ribu unit.

Kami lakukan revolusi anggaran, maksud begini. Ini ada anggaran Rp15 triliun, ada untuk biaya perjalanan dinas Rp800 miliar, dan totalnya dengan biaya pembelian peralatan dan lain-lain itu total Rp4,1 triliun termasuk dana lebur. Kami cabut dan jadikan traktor, harus untuk petani dulu. Jujur awalnya banyak yang tidak setuju, tapi kami dahulukan rakyat.

Jadi hasilnya irigasi 1,5 juta hektare,  Insya Allah tahun ini tiga juta hektare di seluruh Indonesia ada 17 provinsi, itu hasilnya seremoni rapat-rapat yang kami pangkas.

Kemudian sistem reward and phunishment. Seperti ini, kami beri tambahan anggaran rata-rata Rp100-300 miliar setiap kabupaten. Kalau tidak naik produksinya, tahun depan kami cabut anggarannya. 

Sekarang sudah ada lima kepala dinas yang sudah dicopot di beberapa daerah, kami kirim kartu merah, kalau tidak dicopot kami cabut anggarannya. Karena selama ini diberi anggaran tidak ada peningkatan, harus ada hitam di atas putih, kalau tidak capai anggaran kami cabut.

Ini harus dilakukan, karena selama ini diberi anggaran sampai Rp300 miliar tambahannya per kabupaten, itu arahan Pak Presiden. Tambah anggaran 100 persen totalnya Rp16,9 triliun ini semua dibagi. Kami teken janji satu-satu bupati, yang tidak bisa dicabut. Sampai kapan, ya selama kami jadi menteri. 

Sekarang kami lelang jabatan sudah ada 30 eselon I sudah selesai semua. Kemudian siapa yang kinerjanya kurang bagus dievaluasi semua. Kami lakukan evaluasi harian sampai mingguan hingga eselon III.  Panselnya anda kenal, J Kristiadi (peneliti CSIS), Hamdi Muluk (ahli psikologi), Ichsanuddin Noorsyi (pengamat), mereka kan macan semua.

Jadi kami lelang agar anak bangsa yang terbaik di kementerian ini dapat dipilih. Pegawai kami ada 50 ribu orang, dan pendekatannya tidak 'Asal Bapak Senang', tapi lelang semua, sampai eselon IV. Panselnya pun kami tidak boleh ikut campur. Dan barang siapa tidak capai target evaluasi tiga bulan, jabatannya langsung hilang. 

Barang siapa yang titip berarti dia tidak percaya diri, lalu kalau ada yang kirim pesan melalui pesan elektronik (SMS) ke saya, poinnya turun 10 persen. Dua kali SMS berarti 20 persen dan ketiga kali itu tidak lulus. 

Sampai hari ini tidak ada titipan lagi. Alhamdullilah semua yang kami lantik itu kami tidak ragukan, teman-teman wartawan boleh cek apa benar yang diomong menteri ini. Sampai hari ini sudah 40 orang yang diganti, sistem yang mengganti. Incumbent juga ada juga yang ikut dan menang juga. Kami coba seadil mungkin.

Sejauh mana evaluasi anggaran di Kementerian Pertanian? 

Jadi istilahnya, Pak Menteri sudah pagi-pagi dengan istrinya, jam lima subuh sudah tanya serapan anggaran ke jajarannya. Dan hasilnya, sekarang sudah 41 persen dibanding tahun lalu 50 persen lebih tinggi tetapi anggarannya dua kali lipat. 

Sebanyak 75 juta ton padi tahun ini diramalkan, tertinggi selama 10 tahun, ini angka Badan Pusat Statistik (BPS), banyak yang ragu dan sangsi, tidak apa-apa. Tahun 2014 produksi 70 juta ton dari 2013 turun satu juta ton, kalau  angkanya turun publik tidak ribut, tapi kalau naik harus diuji kembali, itu anggapannya. 

Anggaran kami fokus tujuh komoditas strategis yang diimpor yaitu, padi, jagung, kedelai, daging sapi, gula, bawang merah, cabai besar dan cabai rawit. Tujuh itu yang difokuskan anggaran Rp32 triliun. Dulu anggarannya diacak dari Sabang sampai Merauke.

Sekarang, kami ubah ke komoditas strategis, kemudian komoditas lainnya seperti kentang dan tomat kan surplus, jadi tidak di prioritaskan. Fokus ke yang tujuh itu. 

Kemudian juga harus berasarkan keunggulan komparatif suatu daerah. Misalnya, Aceh itu kedelai, ya harus kedelai disitu. Jadi kami yang tentukan dan arahkan, Anda cocoknya jagung ya jangan sapi.

Di Sulawesi kakao, sapi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, itu jangan di ubah lagi karena itu anugerah. Kalau kita menanam komoditas strategis di tempat yang salah, potensi gagal besar dan hamanya pasti besar. 

Kemudian ada pendampingan, kami tempatkan satu direktur di satu kabupaten di seluruh Indonesia, mengawal program swasembada dari lapangan bukan dari Ragunan (Kantor Kementerian Pertanian). 

Bantuan benih sekarang tidak di lokasi eksisting, jadi sekarang ada kebijakan gini. Dulu kalau ada bantuan pemerintah dikirim ke daerah, terserah bupatinya mau kirim ke mana. 

Di tempat eksisting artinya, ada bantuan benih ataupun tidak, kan tetap daerah itu akan menanam, artinya apa? Produksi jalan di tempat. Tidak mungkin produksi bertambah, karena bantuan di kirim ke daerah yang produksi setiap tahun. 

Kami keluarkan kebijakan kepada seluruh bupati di Indonesia, tidak boleh tanam benih dari pemerintah pusat di area yang sudah ditanami padi, jagung dan kedelai. Sehingga, bersamaan kemarin sesuai BPS, kenyataannya kemarin tiga komoditas itu naik bareng. Karena dengan aturan baru itu. 

Protes bupati pernah kami terima, bahkan gubernur kami terima. Mereka katakan, Pak Menteri ini menyusahkan. Saya sampaikan, pak kalau tidak bisa kami tarik kembali (bantuan) kami serahkan ke kabupaten lain. Tapi kenyataannya dia sudah laksanakan Alhamdulilah, produksi naik.

Mengenai keragaman pangan seperti apa ? 

 

Keragaman pangan sudah jalan. Diversifikasi tanaman pangan seperti di Papua kami tingkatkan produksi sagu. Indonesia memiliki potensinya besar. Paling utama kami swasembada beras, dan yang penting peningkatan protein masyarakat.    

Ada yang menarik, di pertanian ini sudah ada produksi sperma sapi delapan juta benih tiap tahunnya diekspor ke Jepang, Amerika dam ke Eropa, tapi setelah jadi sapi di impor kembali ini kan menarik.

Nah, kami langsung minta tiga juta sapi indukan nilainya Rp2,4 triliun dan disebar ke petani dan benih sperma tidak diekspor semua. Ini sudah berhasil di Kalimantan Selatan di Pangkalan Bun. Tapi ada juga yang gagal karena sapi indukannya mati kurang lebih 40 persen, karena penyuluhannya kurang tahun lalu. 

Karena mohon maaf, sapi yang masih perawan tidak boleh disuntik, karena sapinya Indonesia yang keluar sapi limosin. Jadi kami lakukan terus penyuluhan.

Keran impor sapi kami berharap kurangi. Kami impor sesuai kebutuhan bukan keinginan. 

Kekeringan seakan seluruh tanaman 14 juta hektare terdampak. Padahal, kita panen mulai Januari hingga Agustus itu sudah 11 juta hektare, sampai hari ini sudah 80 persen, artinya jumlah segitu yang aman karena sudah masuk gudang. 

Kemudian yang kekeringan September dan Oktober inilah yang kami perhitungkan 12 persen, lalu November dan Desember diperkirakan sudah hujan itu sekitar delapan persen. Inilah yang kami upayakan maksimal agar dampak kekeringan ini bisa diminimalisir. 

Upaya khusus yang kamiu lakukan tambahan lahan 490 ribu hektar itu hingga maret, penyelamatan ada 100 ribu hektar yang selamat.  

Jadi begini, saya minta tolong kepada teman-teman, terutama yang tidak tahu prosesnya. Lahan makin sempit kan ada juga yang bertambah, dan lebih banyak yang buat sawah. Tapi yang disorot itu diversifikasi lahan. Karena itu seksi. 

Ada yang menilai kinerja bapak di luar kewenangan sebagai Menteri Pertanian?  

Sebenarnya banyak yang bukan domain saya, tapi karena sering kelapangan, mumpung ketemu, ya mereka sampaikan, harga naik turun menteri pertanian, soal pupuk tanya mentan, serapan kurang tanya Mentan. Padahal itu bukan domain saya semua. 

Misalnya, pupuk itu PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), serapan itu Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), harga naik turun tidak ada urusannya dengan Mentan. Bagi kami terpenting produksi, yang penting ada beras ada sapi, urusan harga itu urusan menteri perdagangan kan, tapi pokoke Menteri Pertanian. Karena mungkin terlalu sabar, ya sudah aku terima aja. 

Petani protes di lapangan waktu kami di Dompu dengan Pak Presiden mengatakan, Pak Menteri bagaimana sih suruh kami produksi tinggi harga jatuh, kami hadapi dengan sabar. 

Benih itu kan PT Sang Hyang Sri (SHS), pupuk PIHC, Bulog serapan dan itu di bawah menteri BUMN. Irigasi itu macet memang Menteri Pertanian? Bukan, tapi Menteri PUPR itu urusannya. Memang harus sabar. Karena yang banyak ketemu petani itu saya, dan mereka pikir kami kan ini perwakilan pemerintah. (umi)