Jangan Sampai Kita Dibodohi oleh Permainan Elit Politik
Jumat, 20 November 2015 - 15:27 WIB
Sumber :
- ANTARA/M Agung Rajasa
VIVA.co.id - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan menilai Dirut PT Freeport dan Ketua DPR RI bisa lakukan klarifikasi melalui MKD.
"Ya bisa saja, saya kira Dirut Freeport itu sudah pasti harus dipanggil, melalui MKD saya kira itu suatu prosedur yang normal dilakukan untuk melakukan klarifikasi, biarlah prosedur formalnya dilakukan, klarifikasi juga tetap dilakukan," ujarnya.
Baca Juga :
"Ya bisa saja, saya kira Dirut Freeport itu sudah pasti harus dipanggil, melalui MKD saya kira itu suatu prosedur yang normal dilakukan untuk melakukan klarifikasi, biarlah prosedur formalnya dilakukan, klarifikasi juga tetap dilakukan," ujarnya.
Soal ada yang meragukan MKD, politisi Gerindra ini mengatakan hal itu biasa dari dulu.
"Dari dulu juga biasa begitu, namanya ini kan tarik menarik politik, kita bukan anak kecil ya bahwa di belakang ini adalah permainan politik. Bukan urusan etika, ini semuanya permainan politik, jadi permainan politik dari elit-elit politik yang ada, ini yang harus disadarkan, ini bukan saya mau membela atau yang lain," ucapnya.
Lebih lanjut dijelaskan, kalau tidak bukan permainan politik untuk apa tanggal 8 Juni kejadian lalu tidak pernah dilaporkan dan sejak 8 Juni 2015.
"Sampai hari ini tidak ada tuh follow up dari pertemuan itu, itu artinya hanya obrolan-obrolan omong kosong semua. Kalau obrolan itu bukan obrolan omong kosong pasti ada follow up nya dong, ini tidak ada follow up apa-apa, tidak ada tindak lanjut," jelasnya.
Jadi menurutnya, janganlah kita dibodohi oleh permainan-permainan politik dari elit politik.
"Yang ada sekarang ini untuk masalah atau kasus yang sumir, kembalilah kepada kasus yang jelas yaitu masalah UU, pelanggaran UU yang dilakukan Sudirman Said. Karena jelas, kerugian negaranya jelas, data-datanya jelas, faktual, tidak perlu interpretasi. Jadi harus dikembalikan ke situ, kalau semua obrolan itu mau diinterpretasikan, saya bisa menjamin itu, tidak ada itu pencatutan di dalam obrolan tersebut," tegasnya.
Menurut Fadli, dirinya juga ahli bahasa, tidak tahu dan tidak ada pencatutan nama, dimana menyebut minta saham 20 persen oleh Ketua DPR. “Saya bukan membela ya, tetapi mencari kebenaran itu kita harus jernih gitu, tidak ada di situ kita lihat, saya minta saham 20 persen, 11 persen untuk Presiden, sembilan persen untuk JK, itu omongan siapa? dan juga itu obrolan-obrolan omong kosong semua, ya tidak pernah menjadi kejadian, yang tidak pernah ada follow up, tidak pernah ada pernyataannya, jadi ini semua permainan politik saja," katanya.