BUJT Sepakat Talangi Dana Pembebasan Lahan Tol

VIVA.co.id – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggelar rapat membahas dana talangan pembebasan lahan jalan tol dengan sejumlah BUMN Karya atau Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang juga diikuti oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Ferry Mursyidan Baldan.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hediyanto W. Husaeni mengatakan, bahwa hasil rapat memutuskan pembebasan lahan tol akan ditalangi terlebih dahulu oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Sebab, pemerintah membutuhkan dana untuk pembebasan lahan tol untuk tahun ini.

"Hasil rapat tadi, untuk pembebasan tanah sudah diperkenankan ditalangi oleh BUJT.  Jadi BUJT di ruas masing-masing boleh menangani atau menalangi untuk tahun ini saja. Kita sementara APBN-nya belum tersedia untuk tahun ini, tapi tahun depan sudah dialokasikan di APBN," kata Hediyanto usai rapat di kantor Kementerian BUMN, Rabu malam, 13 April 2016.

Ia menjelaskan, dana pembebasan lahan ini nantinya akan diganti oleh Badan Layanan Umum (BLU) yang diberi nama LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara). Badan ini nantinya akan mengatur semuanya mulai dari biaya pembebasan tanah hingga bank tanah di Indonesia.

"Nanti ada namanya, BLU aset menajemen atau disebut Elman, Lembaga manajemen aset negara, itu nanti akan membiayai tanah semua, elman masih dalam proses, Sambil menunggu PMK (Peraturan Menteri Keuangan) terkait BLU, BUJT tetap melakukan talangan," katanya menambahkan.

Ia menjelaskan, BLU yang nantinya akan mengganti dana yang dikeluarkan oleh BUJT ini akan mengganti dana yang dibutuhkan untuk membebaskan lahan tol sebesar Rp16 triliun pada tahun ini. BLU ini, kata dia, akan disahkan dalam pembahasan APBN-P tahun 2016 nanti.

"Rencananya kan Rp16 triliun untuk tahun ini untuk untuk tol, karena kan kita keinginannya untuk tol Rp16 triliun ini supaya semua jalan tolnya lancar," ujarnya.

Ia menjelaskan, sudah beberapa BUJT yang sudah menyatakan komitmen adalah dari PT Waskita karya, PT Jasa marga, PT Hutama Karya, PT Pembangunan Perumahan (PP) tbk.

"Karena takut mengganggu proses konstruksi yang akhirnya investasinya akan terganggu dia akan mengeluarkan dana lebih cepat tentu akan lebih menguntungkan."

(mus)