Kekhawatiran Penjabat Negara dalam Pelaksanaan Pembangunan

VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu, mengingatkan kepada para jajarannya, agar mampu mempercepat program pembangunan yang sudah menjadi prioritas di beberapa daerah. Namun, sampai saat ini, ada beberapa kendala yang masih menghantui.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Sofyan Djalil mengungkapkan, para pejabat negara memang memiliki kekhwatiran dalam melaksanakan percepatan pembangunan yang diperintahkan oleh Presiden.

Para pejabat tersebut khawatir, jika percepatan itu melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku. Sampai saat ini pun masih banyak pejabat yang terjerat masalah hukum, karena dituding melanggar aturan.

"Harus ada justifikasi, ketika melakukan pemeriksaan. Kalau semua dianggap salah, banyak yang bukan kriminal seharusnya tidak perlu masuk penjara," kata Sofyan dalam sambutannya di acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional 2016 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu 20 April 2016.

Karenanya, mantan menteri badan usaha milik negara itu akan membuat aturan yang mampu diterapkan oleh para pejabat negara, tanpa ada rasa was-was. Aturan yang dirancang pun, nantinya akan berbeda di masing-masing daerah, sehingga ada kepastian.

"Banyak yang harus diperbaiki. Misalnya aturan anti kriminalisasi, supaya pejabat negara dapat mengambil kebijakan dengan tenang. Jangan, karena kesalahan prosedur, akhirnya masuk penjara," ujar Sofyan. (asp)