Penyaluran Subsidi Rumah Terganjal Data Pemerintah Daerah

VIVA.co.id – Pembangunan sejuta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah masih mengalami sejumlah kendala pendataan. Seperti jumlah kebutuhan rumah dan masyarakat yang berhak menerima subsidi perumahan agar tepat sasaran.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Syarif Burhanuddin mengaku, pihaknya mengalami kendala dalam berkoordinasi dengan pemerintah daerah menyangkut persoalan kelengkapan data. Ke depan pihaknya akan memperkuat pendataan terkait pembangunan perumahan.

"Konsep ke depan memperkuat aspek pendataan. Bagaimana mendapatkan data menyeluruh," kata Syarif dalam diskusi media di hotel Ambhara Jakarta pada Senin, 29 Agustus 2016.

Oleh karena itu dia mengharapkan semua pihak memberikan sumber data rujukan yang lengkap serta valid. Pihak-pihak tersebut meliputi Pemerintah Pusat terkait, Pemerintah Daerah, PT Bank Tabungan Negara Tbk, Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia, Perusahaan Umum Perumahan Nasional.

"Agak kesulitan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah. Tim sejuta rumah tidak akan mendata konfirmasi dari Pemerintah Daerah kalau tanpa data dari daerah. Persoalannya di situ," ungkapnya.

Jika semua pihak mengantongi data yang lengkap, pihaknya akan mudah mengetahui perkembangan realisasi pembangunan perumahan untuk rakyat dan kebutuhan rumah secara menyeluruh di dalam negeri.

"(Harapannya) agar tidak ada isu ‘tidak tepat sasaran’. Dari sisi perbankan telah melakukan verifikasi dengan dokumen formal. Kalau dilakukan pengecekan satu per satu (oleh Pemerintah Pusat) memakan waktu lama sehingga Pemerintah Daerah perlu turun tangan," jelasnya.