DPR Punya Andil pada Kenaikan Defisit APBN

Ilustrasi peningkatan utang luar negeri Indonesia.
Sumber :
  • Halomoney

VIVA.co.id – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat mengungkap alasan defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus menanjak dalam beberapa tahun terakhir. Setidaknya, ada dua hal yang mendasari defisit terus membengkak.

Ketua Komisi XI DPR, Melchias Marcus Mekeng, menjabarkan, defisit anggaran pemerintah pada 2008 tercatat hanya mencapai 0,08 persen, atau Rp4,1 triliun dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, pada tahun lalu, angka defisit anggaran terus membengkak.

“Pada tahun lalu, defisit kita tercatat 2,46 persen atau Rp360 triliun terhadap PDB,” ungkap Mekeng, dalam sebuah diskusi di gedung parlemen, Jakarta, Senin 20 Februari 2017.

Setidaknya, ada dua hal yang mendasari defisit anggaran setiap tahunnya terus membengkak. Pertama, dari tidak tercapainya penerimaan negara, terutama dari sektor pajak. Sepanjang tahun lalu, penerimaan negara tercatat hanya 86 persen dari target yang ditetapkan.

Dalam sepuluh tahun terakhir, rasio pajak nasional hanya berkisar 11-13 persen, atau jauh lebih rendah dari rasio pajak negara maju maupun negara berkembang. Rasio pajak negara maju tercatat di atas 24 persen, sedangkan rasio pajak negara berkembang, berada di kisaran 16-18 persen. 

Namun, kata Mekeng, pemerintah tidak bisa begitu saja disalahkan. Ia mengatakan, parlemen yang bertindak sebagai mitra pemerintah, juga memiliki andil, dalam pengesahan tiap porsi anggaran berbagai sektor di dalam kas keuangan negara. 

“Harus diakui juga, DPR memiliki kontribusi kepada kenaikan defisit,” ujarnya.

Sementara itu, yang kedua, yakni peranan industri jasa keuangan yang hingga saat ini belum optimal dalam menggencarkan pembangunan, sehingga tidak membebani kas negara. Padahal, melihat potensi yang ada, industri jasa keuangan bisa berbuat banyak dalam pembangunan.

“Ini persoalan serius yang luput dari perhatian. PDB kita lebih besar dari Thailand, Singapura, dan Malaysia. Namun, capital market kita di bawah ketiga negara itu. Ini persoalan serius yang luput dari perhatian,” tuturnya.