Standard and Poor's Temui Sri Mulyani, Ini Hasilnya

Kantor lembaga pemeringkat investasi internasional Standard and Poor's.
Sumber :
  • Reuters

VIVA.co.id – Delegasi Standard and Poor’s, sebuah lembaga pemeringkat internasional kembali menyambangi kantor para menteri kabinet kerja. Setelah mendatangi kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, S&P pada hari ini, Jumat 24 Maret 2017, mendatangi kantor Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir tiga jam itu, bendahara negara kembali memaparkan rangkaian kebijakan-kebijakan fiskal yang telah dilakukan. Mulai dari menjaga kondisi keuangan negara dari sisi penerimaan, sampai dengan implementasi dari pelaksanaan program amnesti pajak, atau tax amnesty.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menilai, apa yang sudah dicapai Indonesia dalam satu tahun terakhir, menjadi alasan kuat bahwa tidak ada satu alasan apapun yang bisa membuat lembaga tersebut tidak menyematkan peringkat layak investasi bagi Indonesia.

“Yang masih ketinggalan memang S&P. Tetapi, tanya sama mereka, karena mereka ada review committe,” kata Suahasil, Jakarta, Jumat 24 Maret 2017.

Suahasil menjelaskan, lembaga pemeringkat lainnya seperti Fitch dan Moody’s Investors Service sudah sejak lama menaikkan peringkat Indonesia ke level positif. Bahkan, ada kemungkinan level tersebut kembali ditingkatkan. Bahkan, lembaga pemeringkat asal Jepang pun tak ragu menyematkan Indonesia sebagai destinasi menarik para investor.

Apalagi, secara garis besar, kondisi perekonomian Indonesia dalam keadaan baik. Misalnya, tercermin dari rasio utang yang masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, bervariasinya pembiayaan infrastruktur, sampai dengan kondisi kas keuangan negara yang tetap dijaga secara prudensial.

Kendati demikian, Suahasil mengatakan, keputusan mengenai hal tersebut tetap berada di tangan S&P. Namun, apa yang menjadi perhatian S&P dalam beberapa tahun ke belakang, telah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dalam satu tahun ke belakang.

“Hasilnya sudah kami jelaskan. Nanti, tanya sama mereka. Mereka juga ada jadwal rapatnya (untuk menentukan penilaian),” katanya. (asp)