Semester II 2017, Tarif Listrik Berpotensi Turun

Meteran listrik/Ilustrasi.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah

VIVA.co.id – PT Perusahaan Listrik Negara mengatakan, penyesuaian tarif listrik untuk 12 golongan pada semester ke-II tahun 2017 masih ada peluang untuk turun atau naik. Sebab, rata-rata Indonesian Crude Price (ICP) atau harga minyak mentah indonesia tidak jauh berbeda dengan akhir tahun lalu.

Kepala Satuan Komunikasi Korporat PT PLN, I Made Suprateka mengatakan, ICP merupakan faktor yang paling menentukan naik atau tidak tarif listrik. Jika dibandingkan dengan dua komponen penghitung lainnya yaitu inflasi dan nilai tukar rupiah. 

"Kalau inflasi kan tidak selalu dominan, Tapi yang paling berperan di sana adalah ICP," ujar Made saat dihubungi VIVA.co.id, Rabu, 3 Mei 2017. 

Made melanjutkan, ICP sejak awal tahun tidak berubah hingga saat ini. Berdasarkan hal itu, menurut dia, jika terjadi kenaikan, hanya sedikit, dan tarif tersebut masih berpotensi diturunkan.

"ICP hampir sama dengan November atau Desember sampai sekarang. Pemerintah itu tidak pandang bulu, artinya kalau pemerintah merasa rakyatnya ingin dilindungi lebih dalam konsumsi hidupnya maka tidak akan dilakukan kenaikan harga listrik," ujar Made.

Sementara itu, Made juga membantah ada informasi yang seolah-olah menggambarkan adanya kenaikan harga listrik pada tanggal 1 Mei 2017 ini. Made menyebut, kenaikan tersebut memang proses dari pencabutan subsidi listrik bagi pelanggan 900 VA golongan mampu yang telah disepakati oleh Pemerintah dengan DPR. 

"Ada juga seolah-olah tanggal 1 Mei ini ada kenaikan tarif listrik. Padahal tidak ada kenaikan listrik pada tanggal 1 Mei ini," tegas dia. 

Menurut Made, pencabutan subsidi saat ini sudah diterima oleh masyarakat. Sebab, masyarakat juga telah paham bahwa pembangunan infrastruktur listrik di berbagai desa Indonesia membutuhkan biaya yang besar. 

"Karena pemerintah dulu baik hati, jadi semua dikasih subsidi yang 900 VA. Sekarang pemerintah kan kasihan lainnya, kalau kita melihat ada 2.500 desa belum terlistriki," ujar dia. 

"Jadi kita itu menginginkan agar mengalokasikan kepada yang lebih layak. Subsidi saya bilang wajib dicabut, karena memang itu orang kaya semua," kata Made. (ase)