'BBM Satu Harga Bikin Dirut Pertamina Tak Pakai Kaos Kaki'

VIVA.co.id – Pemerintah telah menugaskan PT Pertamina sebagai penyalur bahan bakar minyak (BBM) satu harga di Indonesia sejak tahun lalu. Dalam penerapannya, Pertamina harus menanggung biaya lebih untuk proses distribusi BBM di daerah terpencil. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, meski menambah beban biaya bagi PT Pertamina, angka itu disebut bukanlah hal yang besar.

"BBM satu harga itu menambah biaya distribusi atau operasi Pertamina setahun sekitar Rp700-800 miliar tambahannya. Ya oke lah, kan ini enggak banyak," kata Jonan dalam acara Pertambangan dan Energi Expo 2017 di JW Marriot Hotel, Jakarta, Selasa 26 September 2017. 

Jonan memberikan tawaran kepada stakeholder terkait kebijakan itu apakah Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Bahan Bakar Minyak perlu direvisi. Karena melalui revisi itu, penyalur BBM penugasan bisa dilakukan oleh penyalur yang tidak memiliki kilang.

"Trade off-nya, apa mau begini atau Perpres 191 nya diubah bahwa yang boleh mendistribusikan BBM penugasan atau premium RON 88 itu yang harus punya kilang. Kalau dibuka boleh tidak punya kilang, ini gimana? Tapi ini memang risikonya besar," kata Jonan. 

Lebih lanjut Jonan menjelaskan, hal ini sebetulnya sudah didukung oleh Pertamina sendiri, agar penyalur BBM bisa dilakukan oleh pihak lain ke daerah-daerah terpencil. 

"Pak Massa (Elia Massa Manik, Dirut Pertamina) mendukung sih (perubahan aturan), karena (aturan) ini ada sebelum Pak Massa. Makanya enggak pakai kaos kaki ini, karena BBM satu harga ini," kelakar Jonan. (one)