Menteri PPN: Silakan Swasta Jadi Mayoritas di Infrastruktur

VIVA – Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mendorong peran swasta lebih dominan dalam pembangunan infrastruktur. Selama ini, kata dia, pola pemerintah dan masyarakat Indonesia hanya berpikir bahwa pembangunan infrastruktur harus digarap Badan Usaha Milik Negara.

Hal itu diungkapkan Bambang dalam diskusi bersama pengusaha A.S dalam U.S-Indonesia Investment Summit di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Kamis 2 November 2017.

"Kalau ada swasta membangun infrastruktur ada saja kritik dari masyarakat, karena kalau dari swasta ada pikiran mahal tarifnya," kata Bambang. 

Padahal sambung dia,  Indonesia sudah memiliki regulator dalam menentukan tarif untuk urusan jalan tol. Peran swasta penting karena beberapa negara yang berhasil membangun infrastruktur adalah negara yang melibatkan swasta.

"Di Singapura mereka bisa mengelola pelabuhan dan bandara terbaik. Kita kan kalau ingin meningkatkan bandara kita memberikan ke AP (Angkasa Pura) II, tanpa harus biding dan contest (lelang)," ujarnya.  

Bambang pun mempersilakan, pihak swasta lebih dominan ketimbang peran perusahaan pelat merah. Sebab, selama ini swasta hanya mendominasi beberapa sektor seperti pertambangan, bukan infrastruktur.

"Kalau swasta ingin menjadi mayoritas silakan. Misalnya, sektor swasta bisa mendapatkan (porsi) dominan 70 sampai 80 persen, dalam jangka waktu  tertentu, 20-30 tahun. tapi akan kembali lagi ke pemerintah setelah itu (setelah masa konsesi). Idenya adalah kenapa kita tidak membuat investor internasional dibuat dalam pembuatan infrastruktur seperti bandara, dan lain-lain," ujar dia.