DPR Pertanyakan Kebijakan Penundaan Kenaikan Harga BBM

VIVA - Anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Gerindra Kardaya Warnika mempertanyakan kebijakan pemerintah yang sebelumnya berencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium, kemudian dengan seketika membatalkan kebijakan tersebut.

Menurut Kardaya, penundaan kenaikan harga BBM itu membuktikan bahwa pemerintah tidak siap menghadapi kondisi sesungguhnya yang harus diambil ketika Pertamina mengusulkan penyesuaian harga BBM jenis premium sejak awal.

"Ini seperti ada ketidaksiapan dari pemerintah ketika harga BBM itu diumumkan dinaikkan, kemudian dibatalkan dengan tiba-tiba," kata Kardaya dalam diskusi BBM & Situasi Kita di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 13 Oktober 2018.

Terlebih lagi, lanjut Kardaya, keputusan pembatalan kenaikan harga BBM itu dikeluarkan oleh kementerian yang notebene adalah bukan kementerian yang berkaitan secara langsung dengan isu BBM, yaitu Kementerian BUMN.

"Ini keanehan kedua. Pertama Menteri ESDM sudah menyatakan akan naik, kemudian Kementerian BUMN yang membatalkan. Ini kan di luar mekanismenya yang sebenarnya. Seharusnya pembatalan diputuskan atas kajian yang mendalam," ujarnya.

"Karena sepengetahuan saya rencana menaikkan harga BBM itu sudah dilakukan pengkajian jauh-jauh hari sebelumnya," katanya lagi.