Buruh se-Jatim Batal Demo Besar-besaran Terpusat di Surabaya
- VIVA/Nur Faishal
VIVA – Upah Minimum Provinsi atau UMP 2019 ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo sebesar Rp1.630.059,09. Angka itu naik sebesar 8,03 persen dari UMP sebelumnya.
Namun, masih ada permasalahan yang dirasa buruh belum tertangani, yakni kesenjangan upah antara satu daerah dan daerah lainnya.
UMP itu diputuskan melalui Keputusan Gubernur Jatim tentang Upah Minimum Provinsi Jatim Tahun 2019. Masalah muncul setelah usulan angka-angka Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK. Buruh menilai terdapat ketimpangan yang cukup mencolok antara satu daerah dengan daerah lain.
Angka disparitas UMK sampai Rp2 jutaan. Ketua DPD Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Timur, Ahmad Fauzi, mencontohkan UMK Surabaya sebesar Rp3,8 juta dibandingkan dengan UMK Pacitan dan Trenggalek sekira Rp1,6 juta.
"Disparitas itu harus dikikis dan diminimalisir oleh pemerintah. Alhamdulillah, Pak Gubernur sudah menjawab tadi dan akan menyelesaikan masalah disparitas tersebut," kata Fauzi dalam forum Cangkrukan Forkopimda Bareng Buruh di Markas Polda Jawa Timur, Surabaya, pada Kamis, 15 November 2018.
Fauzi mengakui, buruh bersiap-siap berdemonstrasi untuk menuntut minimalisasi kesenjangan angka UMK itu. Namun, setelah cangkrukan atau kongko dengan Forkopimda dan menerima jawaban, aksi turun jalan akan dilakukan di masing-masing kabupaten/kota, tidak terpusat di Surabaya. "Tanpa demonstrasi besar-besaran," ujarnya.
Polda Jatim berkepentingan menggelar acara cangkrukan dengan buruh untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebab, biasanya demonstrasi besar-besaran digelar buruh setiap kali proses penetapan upah dilakukan.
"Dengan cangkrukan dan duduk bersama, kita bahas bersama, dan ketemu jalan keluarnya," kata Kepala Polda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan.
Luki bersyukur buruh memutuskan untuk berdemo di masing-masing daerah, tidak terpusat di ibu kota provinsi di Surabaya. "Sehingga ini membuat kita semuanya, khususnya para aparat, dan perwakilan para buruh juga, ini akan menciptakan situasi di Jawa Timur ini, untuk tidak mengerahkan massa yang besar-besaran," ujarnya.