Pastikan Lahan Produksi Tak Rusak Lingkungan, Perhutani Gandeng BNPB

Petani memetik buah kopi di kebun kopi lahan Perhutani.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Khairizal Maris

VIVA – Perum Perhutani bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, guna pemanfaatan hutan untuk kegiatan ekonomi dan mendukung kegiatan penanggulangan bencana di Indonesia. 

Penandatanganan nota kesepahaman tripartit antara Perhutani, BNPB dan PT. Sulotco Jaya Abadi (Kapal Api), tentang Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Budidaya Tanaman Kopi Guna Mendukung Kegiatan Penanggulangan Bencana dilakukan di Jakarta Kemarin. Dalam kesepakatan itu ditandatangani pula nota kesepahaman antara Perhutani, BNPB dan PT. Galih Jaya tentang Penguatan Logistik dalam Penanggulangan Bencana.

Direktur Utama Perum Perhutani, Denaldy M Mauna mengatakan, kerja sama yang dilakukan ini dalam mendukung penanggulangan bencana dan pengembalian fungsi hutan baik secara ekologis maupun kemanfaatan sosial ekonomi. Sehingga masyarakat dengan optimalisasi pemanfaatan lahan hutan sebagai bentuk upaya preventif.

"Dengan banyak terjadinya eksploitasi hutan yang berlebihan tanpa perencanaan yang baik oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, maka timbul berbagai bencana seperti banjir dan tanah longsor yang menimbulkan korban jiwa,” ujarnya.

"Sehingga kerja sama ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keberadaan hutan dengan lestari, mengelola lingkungan dan ekonomi dengan arif dan bijaksana”, jelas Denaldy dikutip dari keterangan resminya, Kamis 21 Maret 2019.

Sementara itu, Kepala BNPB, Letjen TNI Doni Monardo mengungkapkan, pemanfaatan lahan kehutanan penting dilakukan untuk memastikan kelestariannya tetap terjaga. Hal itu menjadi sorotan di beberapa negara.  

"Pulau Jawa sudah mengalami kerusakan ekologis yang sangat memprihatinkan sehingga kami memberikan saran salah satunya ke Perhutani untuk menjalin kerja sama dalam menjaga kelestarian hutan di Jawa dan membuat program-program ekonomi yang turut memperhatikan ekologis," tegasnya. 

"Masyarakat perlu turut dilibatkan dalam program tersebut agar masyarakat mendapat nilai tambah dan meningkatkan ekonomi mereka sambil mengembalikan fungsi konservasi hutan di pulau Jawa,” jelas Doni. (row)