DPR Bentuk Panja Jiwasraya Disambut Positif Istana

VIVA – Komisi VI dan XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah membentuk panitia kerja (panja) penyelesaian kasus PT Asuransi Jiwasraya. Pembentukan panja ini pun disambut positif oleh Istana. 

Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman bilang bahwa pemerintah menyambut positif pembentukan Panja Jiwasraya oleh Komisi VI dan XI DPR. Menurutnya, panja tersebut memiliki visi dan misi yang sama dengan pemerintah. 

"Yaitu meningkatkan pengawasan terhadap industri jasa keuangan dan menentukan langkah-langkah terukur restrukturisasi Jiwasraya dan penyelamatan dana nasabah," katanya, Rabu, 22 Januari 2020. 

Lebih lanjut dia mengatakan, dengan Panja Jiwasraya diharapkan industri keuangan Indonesia semakin terawasi dengan baik. Selain itu, bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

Sekadar informasi, komisi pertama yang membentuk panja adalah  Komisi VI, kemudian Komisi XI pun membentuk panja. Panja dibentuk untuk mengawasi kinerja industri jasa keuangan, dengan prioritas pembahasan atas permasalahan PT Asuransi Jiwasraya, AJB Bumiputera 1912, PT Asabri, PT Taspen, dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. 

Panja Komisi VI dan XI beda

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima, panja Komisi VI berbeda dengan panja yang dibentuk Komisi XI. Panja komisinya fokus pada aturan dan industri keuangan. Komisinya pun memilih pembentukan holding dan penyertaan modal negara (PMN).

"Sekecil mungkin, kami opsi ke holding dan PMN. Kalau bisa tetap 100 persen kepemilikan negara," katanya, dikutip dari VIVAnews. 

Kendati demikian, panja Komisi VI juga mengkaji opsi lain dan risikonya. Sementara soal usulan holding dan PMN, menurut dia, tergantung persetujuan panja Komisi XI DPR.    

"Kami dalami dulu, privatisasi konsekuensinya apa, holding konsekuensinya apa? PMN apa, ada dasar, ada tujuan, ada target, ada sasaran," tuturnya.