Pemulihan Ekonomi RI, DPR Minta Waspadai Gelombang Kedua COVID-19

VIVA – Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad memiliki meminta pemerintah untuk mewaspadai adanya kemungkinan gelombang kedua penularan virus Corona COVID-19 dalam pemulihan ekonomi nasional.

Saat ini Pemerintah menganggap pandemi ini hanya akan jangka pendek (setahun) dan pemulihan cepat, sehingga tahun depan 2021 sudah mulai pulih. Faktanya justru Semakin Meningkat kasus positif.

"Sebaiknya Pemerintah tetap perlu memikirkan jika pemulihan ekonomi tidak model 'V' seperti yang dibuat lembaga-lembaga internasional tersebut, mengingat Indonesia memulai kondisi New Normal pada saat kasus positif belum turun atau melandai, sehingga kemungkinan pemulihan ekonomi tidak cepat seperti yang diprediksikan," kata Kamrussamad, Senin 22 Juni 2020

Menurut Kamrussamad, skenario model 'W' jika ada kemungkinan terjadi gelombang kedua pandemi COVID-19, dan model 'L' jika recovery ekonomi tidak pulih secara cepat tetap perlu dipertimbangkan. "Ini bermanfaat untuk langkah antisipasi jangka menengah, mengingat skenario jaring pengaman sosial kita hanya 3 bulan, 6 bulan, dan setahun," ujarnya.

Saat ini, menurut Kamrussamad rentang perbedaan proyeksi antar lembaga internasional cukup variatif. Hal ini menggambarkan ketidakpastian ekonomi yang tinggi di sisa tahun 2020 dan tahun 2021 mendatang. 

"Oleh karena itu Pemerintah perlu mengantisipasi jika situasi gejolak ekonomi global kembali terjadi, terutama jelang akhir tahun (dinamika politik AS) dan risiko gelombang kedua pandemi," ucapnya.

Politisi Gerindra ini mengatakan, dari hampir semua mitra dagang utama Indonesia di negara-negara maju, hanya China yang diperkirakan akan tumbuh positif di triwulan II 2020. Dalam hal ini, Pemerintah Harus ada Upaya yang dilakukan untuk mendukung ekspor ke China sehingga saat China mulai pulih, permintaan ekspor mereka ke Indonesia juga naik.

"Geopolitik AS-China merupakan masalah eksternal yang lebih susah diintervensi, namun faktor Second Wave COVID-19 sangat berkaitan dengan kemampuan Pemerintah Indonesia menangani wabah. Hingga saat ini belum terlihat dari Skenario Pemerintah Jika Gelombang kedua datang, hal ini yang mengherankan dari tim ekonomi Pemerintah yang terkesan percaya diri dengan satu skenario saja," ungkapnya.

Sementara itu, terkait stimulus fiskal Indonesia sebesar 4,2 persen dari PDB juga menjadi sorotan. Menurut Kamrussamad, besaran stimulus penting, namun kecepatan implementasi juga jauh lebih penting karena akan menentukan tingkat efektivitas stimulus ini.

Terakhir, Kamrussamad mengatakan, lima lembaga Internasional tidak ada yang memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh 1 persen tahun 2020 ini, yang tertinggi hanya 0,5 persen. Diapun heran, apa yang mendasari proyeksi Pemerintah bahwa ekonomi masih bisa tumbuh positif setidaknya 1 persen di 2020.

"Kami mendesak tim ekonomi Pemerintah untuk jujur agar Publik bisa Percaya arah kebijakan sudah tepat. Namun Semestinya Pemerintah juga dapat menyiapkan skenario jika pertumbuhan ekonomi tahun ini sampai minus -3,9 persen sehingga target pertumbuhan ekonomi 2021 lebih realistis," kata dia.

Baca juga: Moeldoko Ajukan Anggaran Rp86 Miliar untuk Bantu Program Jokowi-Maruf