Menkeu: Dana Pertama ke Himbara Rp30 T untuk Pulihkan Sektor Riil

Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Presiden, Jakarta.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Fikri Halim

VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah menempatkan dana pertama di bank umum yakni Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebesar Rp30 triliun. Menurut dia, dana tersebut digunakan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional di sektor riil.

“Dana pertama Rp30 triliun yang disampaikan atau ditetapkan untuk ditempatkan di bank-bank Himbara tersebut. Masing-masing akan menyampaikan apa rencana penggunaan dana tersebut dalam rangka pemulihan sektor riil,” kata Sri dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden pada Rabu, 24 Juni 2020.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Keuangan bersama Menteri BUMN Erick Thohir dibantu dengan BPKP untuk memonitor penggunaan dana ini dalam rangka mendorong sektor riil. Makanya, akan ada evaluasi tentunya.

“Bapak Presiden meminta kami berdua (Menteri Keuangan dan Menteri BUMN), nanti didukung BPKP untuk melihat evaluasi penggunaan dana itu mendorong sektor riil per 3 bulan. Jika langkah ini betul-betul mendorong, maka bisa meningkatkan dana di bank umum sehat,” ujarnya.

Kemudian, Sri mengatakan mekanisme penempatan dana di Bank Himbara deposito dengan suku bunga sama seperti yang diperoleh ditempatkan di Bank Indonesia, yaitu 80 persen dari 7 days rapo rate Bank Indonesia.

“Suku bunga yang rendah ini diharapkan mampu mendorong bank-bank Himbara ini melakukan langkah-langkah untuk mendorong sektor riil melalui kredit yang diberikan kepada para pengusaha, dan dengan tingkat suku bunga yang juga lebih rendah,” ucapnya.

Sementara Menteri BUMN, Erick Thohir berterima kasih diberikan kepercayaan oleh pemerintah kepada BUMN atas penempatan dana tersebut. Karena memang, BUMN adalah sepertiga daripada pergerakan ekonomi nasional.

“Tentunya, kami tidak berpikir untuk diri sendiri. Bahwa dipastikan apa yang sudah kita lakukan selama ini, selalu memastikan UKM yangada di pedesaan dan perkotaan menjadi hal yang harus dipastikan agar bergulir kembali,” kata Erick.

Khusus untuk korporasi, Erick mengatakan pasti jadi bagian penting asalkan sesuai catatan Presiden Jokowi harus punya track record yang baik di dunia perbankan dan merupakan industri padat karya.

“Kementerian BUMN bersama Himbara ingin memastikan pemulihan ekonomi berjalan baik,” tandasnya.

Baca juga: Ibadah Haji Ditiadakan, Fahri Hamzah: Agama Jadi Korban Paling Besar