Bappenas Sebut RI Terancam Middle Income Trap gara-gara COVID-19

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Sumber :
  • Dok. Bappenas

VIVA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menyatakan bahwa target pembangunan ekonomi Indonesia untuk menjadi negara maju pada 2045 terganggu pandemi COVID-19.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menyatakan, sebelum 2045, pemerintah pada dasarnya menargetkan Indonesia lepas dari middle income trap atau jebakan negara berpendapatan menengah.

"Pandemi juga mengganggu pencapaian visi 2045—seperti kita ketahui bahwa kita ingin melepaskan diri, ingin menggraduasi dari middle income trap sebelum 2045," kata Suharso saat konferensi pers akhir tahun, Senin, 28 Desember 2020.

Baca: Satgas Sebut Masyarakat di 12 Daerah Masih Abai Protokol COVID-19

Suharso mengatakan, untuk bisa menjadi negara maju atau high income country maka pendapatan per kapita Indonesia harus bisa mencapai US$12.535. Sementara itu, saat ini baru mencapai US$4.050.

"Sebenarnya hitungan kita kira-kira tahun 2035 kita itu sudah bisa sampai US$12 ribu sehingga kita bisa lepas dari middle income trap. Nah, kalau kita lihat di sini batas ambangnya US$12.535," ujarnya.

Untuk mencapai target itu sebelum 2045, Suharso menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia harus konsisten di atas 6 persen. Sementara itu, pandemi membuat ekonomi Indonesia terkontraksi atau minus.

Kalau pertumbuhannya hanya 5 persen, menurutnya, target itu tidak akan tercapai pada 2045. Tapi kalau bisa mencapai 6 persen maka diperkirakan bisa terwujud pada 2042 atau 2043. Bahkan jika pertumbuhan bisa konsisten 7 persen, target akan tercapai lebih cepat, yakni pada 2040. 

Mulanya, sebelum ada pandemi, Suharso mengungkapkan, Kementerian PPN/Bappenas memperkirakan Indonesia bisa mencapai negara maju pada 2035. Sebab itu, ekonomi harus ditransformasi.

Transformasi itu dengan mengubah struktur perekonomian dari produktivitas rendah ke tinggi serta dengan meningkatkan produktivitas di tiap-tiap sektor ekonomi.

Untuk itu, dia menegaskan, sumber daya manusia Indonesia haruslah berdaya saing dengan memperbaiki sistem kesehatan, pendidikan serta pendidikan karakter hingga riset dan inovasi. 

Kemudian industrialisasi, produktivitas UMKM, dan modernisasi pertanian. Di sisi lain, mendorong ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik hingga pemindahan ibu kota negara.