IMF Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2021 Jadi 4,8 Persen

VIVA – International Monetary Fund (IMF) merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021. Diperkirakan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,8 persen pada tahun ini dan baru bisa mencapai 6 persen pada 2022.

Proyeksi untuk 2021 itu jauh lebih rendah dari proyeksi IMF pada Oktober 2020 yang sebesar 6,1 persen secara tahunan. Kondisi itu disebutkan karena besarnya ketidakpastian ekonomi di tengah merebaknya wabah COVID-19 yang terus meningkat.

"Ketidakpastian seputar prospek pertumbuhan lebih besar dari biasanya," ujar Mission Chief IMF untuk Indonesia Thomas Helbling dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat, 8 Januari 2021.

Baca juga: Jokowi Terima Daftar Nama Calon Direksi dan Dewas BPJS Kesehatan

Menurut dia, vaksinasi yang luas pada awal 2021 akan menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan. Namun, dia mengingatkan, adanya ketertundaan proses vaksinasi yang lebih berlarut-larut bisa menjadi faktor risiko pertumbuhan ke bawah.

"Dampak keuangan makro dari pandemi dan kemerosotan ekonomi bisa lebih besar dari yang diperkirakan dan kondisi kredit bisa lambat untuk diperbaiki," tutur dia.

Untuk mengamankan pemulihan yang sedang berlangsung sejak paruh kedua 2020, dia menegaskan, dukungan kebijakan yang memadai akan sangat penting. Bauran kebijakan ekonomi makro yang akomodatif yang diharapkan berlanjut pada 2021.

Kebijakan fiskal yang diatur untuk 2021 ditegaskannya harus diarahkan secara cermat untuk mendorong pemulihan. Di sisi lain, belanja darurat yang ditujukan untuk mengendalikan wabah harus terus dijaga sebagaimana yang telah digelontorkan pada 2020.

"Realokasi anggaran yang masuk pada 2021 menjadi sumber pendanaan dan potensi carry over untuk meningkatkan pengeluaran high-impact, khususnya public investment," tutur dia.

Di sisi lain, dia melanjutkan, upaya akomodasi kebijakan moneter, melalui kombinasi suku bunga kebijakan yang lebih rendah dan pembelian obligasi pemerintah Bank Indonesia (BI) tepat dalam keadaan luar biasa saat ini.

"Pembelian obligasi pemerintah oleh BI pada 2021 akan memberikan keseimbangan yang lebih baik antara manfaat dan risiko yang terkait dengan pembiayaan anggaran oleh BI," ungkapnya. (art)