Kawasan Industri Halal Sidoarjo Dibuka, Ini Pesan Wapres Ma'ruf

VIVA – Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, Pemerintah berkomitmen menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Salah satunya ditetapkannya kawasan industri halal oleh Kementerian Perindustrian yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa timur, yaitu Safe and Lock Halal Industrial Park (HIP).

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur  diharapkan dapat segera mengisi kawasan ini dengan berbagai produsen industri produk halal. Melalui penyediaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan.

“Saya mengharapkan agar pemerintah daerah Jawa Timur dapat segera mendorong agar semua fasilitas yang dibutuhkan di dalam suatu kawasan industri halal dapat segara terpenuhi,” pesan Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma'ruf Amin pada webinar nasional “Menyongsong Era Halal Industri Jawa Timur: Peluang dan Tantangan", Rabu, 3 Maret 2021.

Dalam acara yang diselenggarakan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya tersebut, Wapres mencontohkan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan. Di antaranya, fasilitas lembaga pemeriksa halal, termasuk laboratorium, instalasi pengolahan air baku halal, layanan keuangan syariah, dan fasilitas lainnya.

Tentunya, Provinsi Jatim memiliki daya saing industri karena tersedianya sumber daya manusia yang baik. Lalu sumber daya alam yang melimpah, serta tersedianya infrastruktur jalan, pelabuhan dan bandara yang memadai.

Baca juga: Erick Thohir Angkat Said Aqil Siradj Jadi Komut PT KAI

Untuk itu, Ma'ruf berharap Pemda Jatim memanfaatkan peluang tersebut dengan aktif mempromosikan kawasan industri halal di Sidoarjo. Kemudian memberikan berbagai kemudahan agar para investor dapat segera beroperasi di kawasan ini.

“Untuk Pemerintah Daerah Jawa Timur bersama pengelola kawasan industri halal saya harapkan agar dapat lebih gencar mempromosikan dan mengundang pelaku usaha agar kawasan Industri halal ini. Agar secepatnya beroperasi dan menyerap tenaga kerja,” imbaunya.

Lebih jauh, dia menekankan agar Pemda Jatim juga  membangun management information system (MIS) yang terintegrasi sekaligus kodifikasi yang dapat mengintegrasikan sertifikasi produk halal dengan data perdagangan dan data ekonomi. Sehingga statistik data perdagangan produk halal melalui kawasan industri ini dapat tercatat dengan baik.

“Hal ini harus kita mulai dengan membangun traceability (ketelusuran) dari mulai raw material berupa hasil pertanian dan perkebunan, produk hewani, produk perikanan dan sumber daya kelautan. Kemudian berlanjut ke produk setengah jadi, sampai dengan produk jadi yang siap pakai di tingkat konsumen,” tegasnya.

Ia pun meminta para pelaku usaha untuk memaknai sertifikasi produk halal sebagai peningkatan nilai tambah dari produk mereka. Dan juga meningkatkan daya saing yang berujung kepada meningkatnya nilai ekspor produk halal Indonesia.