Hadirkan Internet di Pelosok, Sri Mulyani Anggarkan Rp17 Triliun

VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, anggaran belanja telah dialokasikan guna mendukung bidang teknologi dan informatika. Dana itu disalurkan melalui kementerian lembaga (K/L) atau pun transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

"Belanja K/L sebesar Rp17 triliun dan TKDD Rp9 triliun. Itu merupakan satu bagian dari rencana 5 tahun dalam rangka menjangkau seluruh daerah di Indonesia supaya bisa terkoneksi internet," paparnya secara virtual, Senin, 5 April 2021

Belanja ini, ditegaskannya akan dilakukan setiap tahunnya dan akan mencapai Rp16-17 triliun hingga 2024. Dengan demikian, diharapkannya seluruh daerah akan bisa tersambung dengan internet dan teknologi digital.

"Ini tujuannya agar 9.113 desa yang 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) itu bisa kemudian terkoneksi internet sehingga mereka tidak menjadi digital device di dalam Indonesia sendiri," papar Sri.

Tidak hanya itu, Sri merincikan, ditargetkan juga 93.900 sekolah dan pesantren bisa masuk jaringan internet. 3.700 puskemas yang belum terkoneksi ditargetkan bisa terkoneksi internet. Termasuk 6.000 polsek dan koramil serta 47.900 desa dan kecamatan.

"Itu inti dari transformasi berkeadilan, yaitu transformasi digital apabila belanja di bidang infrastruktur untuk konektivitas digital bisa dibangun. Itu butuh anggaran belanja sangat besar baik belanja melalui K/L hingga TKDD," ungkapnya.

Khusus untuk 2021, Sri mengungkapkan, anggaran tersebut ditujukan untuk menyediakan Base Transceiver Station (BTS) di 5053 lokasi desa 3T, akses internet 12.077 titik hingga palapa ring level aggrement dan utulisasi baik di bagian barat dan timur di atas 30-40 persen.

Selain itu juga literasi digital untuk 295 ribu orang, digital teknopreneur 30 startup dan pengendalian penyelenggaraan sistem elekotronik serta mendukung digitalisasi pendidikan seperti pengadaan TIK dan media pembelajaran.

Ia mengatakan, COVID-19 telah mendorong berbagai negara untuk mempercepat proses digitalisasi dan terhubung dengan internet.

Bahkan, dia menganggap, COVID-19 menjadi Kepala Operasi Transformasi untuk memindahkan aktivitas masyarakat ke dunia digital. Ini menurutnya harus didukung fiskal negara.

"Akibat kita enggak mampu atau tidak dibolehkan interaksi secara fisik. Jadi COVID-19 itu disebut sebagai chief operating tranformation dari semua negara menju ke era digitalisasi," kata dia.