Tak Jadi 9 Mei, Vaksinasi Gratis untuk Buruh Mulai Setelah Lebaran

Vaksinasi Untuk Para Buruh
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

VIVA – Juru Bicara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Koordinator Komunikasi Publik Komite Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Arya Sinulingga mengungkapkan pelaksanaan vaksinasi gotong royong mengalami pengunduran waktu.

Dia mengungkapkan, sebelumnya memang dikabarkan proses vaksinasi COVID-19 hasil sumbangan para pengusaha untuk karyawan atau buruhnya akan dimulai pada 9 Mei 2021. Namun, saat ini ditetapkan mulai dilaksanakan 17 Mei 2021 atau setelah Lebaran.

"Bukan tanggal 9 dimulai tapi tanggal 17, jadi setelah Lebaran vaksin gotong royong dilakukan," kata dia dalam diskusi virtual, Kamis, 6 Mei 2021.

Arya menegaskan, meski mengalami pengunduran waktu, secara umum proses untuk pelaksanaannya telah siap dan vaksin COVID-19 Sinopharm yang akan digunakan juga sudah ada di Indonesia. Karenanya, ini bukan disebabkan keterbatasan pasokan vaksin.

"Makanya ditunda sampai tanggal 17 supaya Lebarannya selesai, habis itu sudah lancar terus ke sananya jangan dipotong-potongnya makanya kita ambil langkah tanggal 17," ucapnya.

Selain itu, dia menekankan, para buruh atau karyawan juga tidak akan dikenakan biaya sepeserpun dari proses pengadaan dan vaksinasi yang sumber dananya dari para pengusaha tersebut. Pemerintah pun ditegaskannya telah membuat aturan khusus terkait hal ini.

"Pemerintah sudah membuat aturan tidak boleh ada pembebanan biaya dari perusahaan kepada karyawan atau buruhnya ini sebagai langkah supaya ini tidak dijadikan komersil," tegas dia.

Arya menekankan, ini dikarenakan para pengusaha yang berada dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sendiri yang ingin terlibat aktif membantu pemerintah untuk menghentikan penyebaran COVID-19 di Indonesia.

"Ini mereka mencoba berkontribusi untuk pemerintah dan negara bahwa nanti dana pembeliannya, pengadaan, dan proses vaksinasinya itu ditanggung oleh teman-teman Kadin," tuturnya.

Sebelumnya, Kadin Indonesia mengatakan akan mempunyai database vaksin gotong royong yang lengkap untuk kepentingan dunia usaha. Secara total, target vaksin gotong royong adalah 20 juta orang, termasuk peserta dari BUMN.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Organisasi, Keanggotan dan Pemberdayaan Daerah, Anindya Bakrie mengatakan, meskipun Kadin memiliki data, namun ditegaskan tidak mengurus transaksi atau memungut uang dari perusahaan.

"Penting disampaikan bahwa Kadin tidak mengurus transaksinya (memungut uang). Tapi menghubungkan perusahaan dan RS vaksinator dengan Pemerintah melalui Bio Farma," ujar Anindya Bakrie, Minggu, 21 Maret 2021.

Kadin, kata Anin, bekerja sama melakukan pendataan pihak-pihak yang menjalankan program itu. Kadin bekerja sama dengan Bio Farma dan ratusan rumah sakit swasta di penjuru Indonesia untuk menyukseskan program itu.

"Kami, diberikan tanggung jawab untuk membantu 20 juta vaksin dari total yang pemerintah berikan, yaitu 175 juta vaksin," ujarnya di Batam Kepulauan Riau, Kamis malam, 18 Maret 2021.