Airlangga: Per 11 Juni Realisasi Anggaran PEN Capai 31,4 Persen

VIVA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) per 11 Juni telah mencapai 31,4 persen yakni Rp219,65 triliun dari pagu 2021 yang sebesar Rp699,43 triliun.

"PEN terus memberi stimulus fiskal kepada sektor yang memiliki multiplier effect," katanya dalam Webinar BPK RI Seri II di Jakarta, Selasa 15 Juni 2021.

Airlangga merinci realisasi anggaran PEN sebesar Rp219,65 triliun meliputi bidang kesehatan Rp35,41 triliun, perlindungan sosial Rp64,04 triliun, program prioritas Rp37,1 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp41,73 triliun, serta insentif usaha Rp41,73 triliun.

Realisasi bidang kesehatan Rp35,41 triliun terdiri atas program diagnostic Rp240 miliar, therapeutic Rp15,89 triliun, vaksinasi Rp8,42 triliun, penelitian dan komunikasi Rp5 miliar, BNPB Rp660 miliar, bantuan iuran JKN Rp260 miliar, insentif perpajakan kesehatan Rp3,09 triliun, serta penanganan kesehatan lainnya di daerah Rp6,83 triliun.

Perlindungan sosial yang mencapai Rp64,04 triliun terdiri atas PKH Rp13,96 triliun, Kartu Sembako Rp17,3 triliun, BST Rp11,94 triliun, Kartu Pra Kerja Rp9,85 triliun, diskon listrik Rp4,74 triliun, BLT Desa Rp3,91 triliun, serta subsidi kuota Rp2,33 triliun.

Program prioritas Rp37,1 triliun meliputi padat karya K/L Rp10,9 triliun, pariwisata Rp1,27 triliun, ketahanan pangan Rp11,3 triliun, ICT Rp3,09 triliun, kawasan industri Rp530 miliar, fasilitas pinjaman daerah Rp10 triliun, program prioritas lain Rp10 miliar.

Realisasi dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp41,73 triliun terdiri atas BPUM Rp11,76 triliun, IJP UMKM dan korporasi Rp1,02 triliun, serta penempatan dana untuk restrukturisasi kredit perbankan Rp28,95 triliun.

“KUR sampai 14 Juni 2021 sudah mencapai Rp111,9 triliun dan ini 44,26 persen dari target yang sudah ditingkatkan menjadi Rp253 triliun diberikan kepada 3,06 juta debitur,” ujarnya.

Terakhir yakni insentif usaha Rp41,73 triliun yang meliputi PPh 21 DTP Rp1,3 triliun oleh 90,2 ribu wajib pajak (WP), PPh Final UMKM DTP Rp310 miliar oleh 127 ribu WP, serta PPnBM DTP kendaraan bermotor Rp200 miliar dari lima WP.

Kemudian PPN DTP Perumahan Rp600 miliar oleh 424 WP, pengurangan angsuran PPh 25 Rp15,39 triliun oleh 68,9 ribu, pengembalian pendahuluan PPN Rp7,25 triliun oleh 1,4 ribu WP, serta penurunan tarif PPh Badan Rp6,84 triliun. 
“Pemerintah terus memonitor kendala-kendala yang muncul sehingga diharapkan realisasi dapat terus diakselerasi,” tegasnya. (Ant)