Tekan Korupsi, Menko Luhut Minta Pemda Terapkan Sistem Elektronik untuk Pengadaan dan Proyek

VIVA Bisnis – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menekankan pemerintah daerah dan pusat untuk menggunakan sistem elektronik. Terutama pengadaan barang dan proyek pekerjaan yang bersumber dari APBD maupun APBN. Dengan sistem elektronik, pengawasan akan lebih mudah dan diyakini akan mencegah praktik korupsi.

Sistem elektronik dalam kinerja pemerintahan juga akan menyederhanakan segala proses, baik perizinan hingga lelang pekerjaan.

"Pemerintah sekarang membangun ekosistem di dalam pemerintahan berbasis elektronik, untuk terus menurunkan korupsi. Ini perintah dari presiden, supaya kita membuat lebih sederhana sistemnya, sehingga tidak banyak yang ruwet, sehingga investor tidak masalah dengan kita," ujar Luhut di Kawasan Pusat Pemerintahan Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Jumat, 10 Februari 2023.

Luhut meyakini dengan sistem elektronik, mampu menekan angka korupsi dalam pengadaan barang dan lelang pekerjaan yang dananya bersumber dari APBD maupun APBN. Harapannya, semua pekerjaan bisa dilakukan dengan baik dan benar, sehingga tidak ada lagi pihak yang dirugikan.

"Jadi dengan ekosistem pemerintah yang dibangun berbasis elektronik ini, efisiensi akan tercapai, korupsi pasti akan menurun. Jadi ini menjadi penting untuk kita ketahui," terangnya.

Dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik, banyak hal bisa disederhanakan dan menekan biaya operasional.

Selain itu, mampu menciptakan banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan mengurangi angka pengangguran di Indonesia, karena banyak orang dilibatkan di sisi kreatifnya.

"Tahun lalu, dari BPS, tercipta 2,6 juta lapangan kerja akibat dari e-catalog, karena buatan dalam negeri. Jadi bangga buatan dalam negeri ini mentransformasi ekonomi kita. Jadi ekonomi kita sekaligus, membuat semua pemerintahan ini berbasis elektronik," jelasnya.