BI, OJK, LPS Kompak Sebut Ekonomi RI Masih Terkendali

Teller menghitung uang dolar AS.
Sumber :
  • VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), Kamis 13 Agustus 2015, menilai pada triwulan II-2015 ini stabilitas keuangan dan makro ekonomi masih terkendali di tengah tekanan dari eksternal maupun domestik.

FKSSK adalah forum koordinasi yang terdiri dari empat otoritas keuangan di Indonesia, yaitu pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Menyikapi tekanan terhdap nilai tukar rupiah, pasar saham, dan pasar Surat Berharga Negara (SBN), FKSSK sepakat untuk memperkuat koordinasi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing," kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat konferensi pers memaparkan hasil rapat FKSSK di kantornya, Jakarta.

Secara umum, hasil penilaian FKSSK menunjukan stabilitas sistem keuangan masih terjaga dengan baik. Meski demikian, FKSSK akan fokus meningkatkan kewaspadaan khususnya mengenai tekanan pada pasar keuangan dan nilai tukar rupiah.

Bambang menjelaskan, nilai tukar rupiah saat ini tidak mencerminkan nilai fundamental negara Indonesia. Pelemahan nilai tukar yang terjadi pada dua hari terakhir ini banyak diakibatkan oleh faktor eksternal, khususnya mata uang Yuan, Tiongkok.

Berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia, nilai tukar rupiah mencapai Rp13.744 per dolar Amerika Serikat (AS). Rupiah dinilai sudah mengalami depresiasi lebih dari sembilan persen sepanjang tahun 2015.

Guna mengatasi goncangan temporer terhadap nilai tukar, kebijakan jangka pendek yang akan diambil oleh sejumlah otoritas FKSSK akan difokuskan kepada kebijakan menjaga nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya.

"Bank Indonesia sudah dan akan terus berada di pasar dalam upaya stabilisasi nilai tukar rupiah. BI bersama pemerintah juga akan hadir di pasar untuk menjaga stabilitas pasar SBN," ujar Bambang.

Sekedar informasi, dalam rapat FKSSK ini turut hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang baru saja dilantik, Darmin Nasution. Kedatangan mantan Gubernur BI ini dinilai guna melihat sampai sejauh mana perkembangan perekonomian dalam negeri setelah ditinggal oleh menko sebelumnya, Sofyan Djalil. (ren)