Kewenangan Polisi Cek Identitas di Bandara Diperluas
- abc
Kewenangan aparat Kepolisian Federal Australia (AFP) akan diperluas sehingga mereka bisa meminta seseorang memperlihatkan identitas mereka tanpa alasan di bandara-bandara di Australia.
Sekretaris Kementerian Dalam Negeri Federal Australia, Mike Pezzullo mengklaim kewenangan baru itu merupakan sebuah praktek terbaik.
Namun dia tidak dapat menyebutkan negara mana yang memiliki dan telah menerapkan kewenangan yang sama.
Mike Pezzullo dicecar dengan berbagai pertanyaan oleh senator dari Partai Hijau, Nick McKim terkait alasan mengapa AFP merasa perlu memperluas kewenangan mereka. Sementara AFP dinilai sudah memiliki kewenangan yang cukup untuk menghentikan dan memeriksa orang-orang yang bertindak mencurigakan.
Ketika mengumumkan usulan ini pekan lalu, Menteri Dalam Negeri Peter Dutton mengklaim aturan saat ini adalah "absurditas", dan ada terlalu banyak kondisi yang harus dipenuhi sebelum polisi dapat turun terlibat melakukan sesuatu.
Perdana Menteri Malcolm Turnbull berpendapat kondisi "masa yang berbahaya" yang dihadapi Australia menjadi alasan kuat mengapa usulan itu diajukan.
Dalam sidang estimasi di senat Australia, Senator McKim mengaku dirnya tidak begitu yakin dengan alasan tersebut.
ABC News
Sementara Mike Pezzullo mengatakan itu adalah "praktik terbaik" untuk memungkinkan langkah-langkah tersebut di bandara, dan berjanji akan memberikan penjelasan kepada komite senat terkait langkah-langkah serupa yang sudah diterapkan di seluruh dunia.
Senator Crossbench Derryn Hinch mengatakan dia mendukung diberikannya kewenangan baru itu, mengingat kondisi keamanan yang sulit saat ini.
Perdebatan antara Mike Pezzullo dan Senator McKim berlanjut, ketika juru bicara bidang hukum dari Partai Hijau s bertanya apakah petugas AFP bisa mendatangi siapa pun di bandara dan mengatakan, "Tolong tunjukkan kartu identitas anda".
"Tolong tunjukan identitas anda" memiliki konotasi tertentu, yang saya yakin Anda salurkan," jawab Pezzullo.
Istilah ini sering dikaitkan dengan pejabat yang bekerja di negara polisi atau di bawah rezim otoriter.