Cegah China, Australia Bangun Kabel Bawah Laut
- abc
Kabel bawah laut sepanjang 4.000 kilometer ini tidak diinginkan Australia untuk dibangun oleh perusahaan China.
Dan hari Rabu (13/6/2018) ini, pejabat Kepulauan Solomon dan Australia akan menandatangani tahap pertama kontrak bernilai jutaan dolar tersebut.
Kontrak ini untuk pengembangan infrastruktur internet berkecepatan tinggi bawah laut antara negara Pasifik yang miskin itu dan daratan Australia.
Untuk sampai pada tahap ini, diperlukan tekanan diplomatik dan intervensi dari intelijen Australia.
Badan-badan intelijen negara ini tidak menginginkan Kepulauan Solomon memberi jalan bagi perusahaan Huawei asal China untuk melakukan pembangunan jaringan. Australia bertekad mencegah hal itu terjadi.
Latar belakang penandatanganan kontrak hari ini sangat akut, mengingat Parlemen Federal yang akan memperdebatkan UU Interferensi Asing.
Tadinya kontrak pembangunan jaringan kabel antara Kepulauan Solomon dan Huawei dipandang sebagai contoh bagaimana Beijing melancarkan "soft diplomacy" di Pasifik.
Australia pun langsung menggunakan pengaruh politiknya di Pasifik sebagai jawaban.
Perdana Menteri Kepulauan Solomon Rick Houenipwela saat ini berada di Australia. Dia akan bertemu dengan PM Malcolm Turnbull di Canberra untuk penandatanganan kontrak.
Padahal, 18 bulan yang lalu, keadaannya sangat berbeda. Pemerintah Solomon saat itu telah menandatangani kesepakatan dengan Huawei.
Namun Deplu Australia menegaskan akan bertindak tahun ini dan berusaha meloloskan UU - yang secara efektif menyingkirkan Huawei dari proyek tersebut.
Para pejabat senior Australia, termasuk bos badan intelijen Nick Warner, mengunjungi Kepulauan Solomon pada Juli 2017 menandai berakhirnya misi perdamaian Australia selama 14 tahun.
Para pejabat itu menegaskan sikap Canberra yang tidak akan mengizinkan kabel-kabel Huawei memiliki "landing point" di daratan Australia.
Mereka percaya bahwa meskipun Huawei ini perusahaan independen, namun tetap memiliki kaitan dengan Pemerintah China dan berpotensi menjadi ancaman bagi infrastruktur Australia di masa depan.
Pada saat itulah para pejabat Australia menawarkan diri untuk terlibat, melalui kesepakatan yang "sangat murah hati" dan mengurangi hampir separuh biaya proyek yang ditanggung Pemerintah Kepulauan Solomon.
Deplu Australia kini mendanai sekitar dua pertiga biaya pembangunan kabel ke Kepulauan Solomon dan ke Papua Nugini. Kajian menyeluruh oleh Vocus, sebuah perusahaan di Sydney, juga telah rampung.
Dananya pun telah dialokasikan dalam RAPBN, namun tetap dirahasiakan sampai diadakan tender. Namun, diperkirakan akan menghabiskan lebih dari $ 100 juta.
Kepada ABC, sumber di lingkungan pemerintah menjelaskan bahwa tetangga di Pasifik tidak boleh dibiarkan dalam posisi yang hanya mengandalkan China sebagai satu-satunya sumber investasi infrastruktur.
Sebenarnya, keprihatinan Australia atas Huawei bukanlah hal baru.
Perusahaan ini sebelumnya diblokir dari pembangunan Jaringan Broadband Nasional Australia (NBN).
Kini juga muncul kekhawatiran mengenai potensi keterlibatan Huawei dalam pengembangan jaringan seluler 5G secara nasional.
PM Kepulauan Solomon akui kekhawatiran Australia
Rick Houenipwela menjadi pemimpin Kepulauan Solomon setelah negosiasi kontrak. Dia sangat kritis terhadap proses tersebut.
Pekan lalu di Selandia Baru, dia dicecar mengenai tekanan seperti apa yang dilakukan para pejabat Australia terhadap pemerintahannya.
"Kami menerima sejumlah kekhawatiran yang disamoaikan oleh Australia," ujarnya.
"Saya kira hal itulah yang jadi pemicu bagi kami untuk berubah dari Huawei ke kesepakatan dengan Australia sekarang," kata PM Houenipwela.
Menlu Julie Bishop tidak bersedia menjelaskan kekhawatiran seperti apa yang disampaikan Australia kepada Pemerintah Kepulauan Solomon.
"Kami percaya alternatif yang kami tawarkan ini lebih murah, lebih cepat dan lebih dapat diandalkan daripada yang ditawarkan oleh pesaing," kata Menlu Bishop.
"Kami ingin Kepulauan Solomon dan negara-negara lain di Pasifik punya alternatif dan pilihan. Australia dalam posisi yang tepat untuk menawarkan hal itu," tambahnya.
Menlu Bishop menepis pendapat bahwa Beijing mungkin kesal karena Canberra telah menyingkirkan Huawei dalam proyek tersebut.
"Ini dunia yang kompetitif. Kami mengajukan alternatif dan Kepulauan Solomon menerimanya," katanya.
Sejumlah pakar keamanan menyambut baik keputusan pemerintah untuk campur tangan.
"Kita tidak jadi pemain utama bidang infrastruktur di Pasifik sebagaimana seharusnya," kata Peter Jennings dari Institut Kebijakan Strategis Australia kepada ABC.
"Jujur saja, jika Australia tidak siap bertindak dan melakukan hal itu, dalam lima tahun, Pasifik Selatan akan menjadi danau China sama seperti Laut China Selatan," tambahnya.
Para pejabat Deplu membela keterlibatan Canberra dalam proyek tersebut. Mereka berdalih telah berbicara dengan tetangga-tetangga Pasifik.
"Baik Pemerintah Kepulauan Solomon dan Pemerintah Papua Nugini telah beberapa waktu menjajaki berbagai opsi berbeda dalam pembiayaan kabel," kata pejabat Deplu, Daniel Sloperdi, dalam rapat di Senat Australia.
Pihak, kata dia, mencari opsi yang dapat mewujudkan hal itu secepatnya dengan teknologi yang bisa diandalkan.
Dia menambahkan bahwa Huawei tidak pernah mendekati Pemerintah Federal ketika Canberra memutuskan turut campur.
"Terkait Huawei, tidak pernah perusahaan itu atau otoritas telekomunikasi Kepulauan Solomon... mengajukan permohonan ke Australia," katanya.
Diterbitkan oleh Farid M. Ibrahim dari artikel ABC Australia.