Menteri Jerman: Pemakaian Burkini di Sekolah Harus Diizinkan

Viva - Menteri urusan keluarga Jerman membela pemakaian burkini di sekolah-sekolah, dengan alasan pakaian renang tersebut bisa membantu kaum Muslimah untuk berintegrasi.

Awal bulan ini, dikutip dari BBC, muncul perdebatan setelah sebuah sekolah di bagian barat Jerman mengizinkan pemakaian burkini kepada para siswi, yang tidak bersedia mengikuti kelas berenang kalau tidak mengenakannya.

Burkini atau pakaian renang Muslimah memang telah menjadi topik kontroversial di seluruh benua Eropa.

Pekan lalu, kota Cannes di Prancis diperintahkan untuk membayarkan kembali denda yang dikenakan kepada seorang perempuan yang mengenakan burkini.

Masalah ini bermula ketika sebuah sekolah di negara bagian Nord Rhine-Westphalen (NRW) membeli 20 setel burkini -yang dibayar dengan sumbangan pribadi- untuk digunakan oleh para siswi.

Sebanyak 15 siswi yang biasanya menolak mengikuti pelajaran renang akhirnya bisa ikut serta berkat burkini, yang menutupi seluruh bagian tubuh kecuali wajah, tangan dan kaki.

Keputusan sekolah yang menyediakan burkini itu memicu kemarahan di kalangan anggota parlemen konservatif di Jerman, yang dalam beberapa tahun terakhir, menampung lebih dari satu juta pengungsi, sebagian besar dari Timur Tengah dan Afghanistan.

Julia Klockner, wakil pemimpin Uni Demokratik Kristen (CDU) pimpinan Angela Merkel mengatakan bahwa keputusan itu "memperkuat pemahaman diskriminatif tentang peran perempuan justru di tempat yang seharusnya anak-anak dan remaja belajar tentang gender lain dan harus tumbuh bebas".

Sementara itu, deputi menteri Integrasi NRW mengatakan, keputusan burkini itu mengirimkan "sinyal yang salah".

Namun, pada Minggu, 24 Juni 2018, menteri yang mengurusi tentang keluarga dan anak-anak Franziska Giffey, yang berasal dari partai kiri-tengah Demokrat Sosial, menanggapinya dengan mengatakan, "Yang paling penting adalah kesejahteraan anak-anak dan itu artinya setiap orang belajar berenang".

Ia menyerukan agar pemakaian burkini untuk kelas berenang di sekolah-sekolah Jerman itu tidak dianggap "sebagai sebuah kejatuhan nilai-nilai Barat".

Secara terpisah, pengadilan di kota Nice, Prancis memutuskan bahwa denda sebesar 11 euro (atau Rp182 ribu) yang dikenakan terhadap seorang perempuan yang mengenakan burkini di Cannes dua tahun lalu adalah ilegal.

Langkah tersebut diambil setelah terjadi serangkaian insiden termasuk serangan truk pada perayaan Hari Bastille di kota Nice.

Pada saat itu, Prancis memberlakukan sebuah larangan tentang burkini, yang lantas dicabut di kawasan resor wisata itu setelah pengadilan administratif membatalkan keputusan tersebut.