Australia Umumkan Perubahan pada Kondisi Visa Backpacker
- abc
Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengumumkan perubahan visa bagi pekerja musiman pemetik buah dan juga visa untuk backpacker yang berlaku segera.
Perubahan visa backpacker Perubahan aturan bagi pekerja musiman dan visa backpacker dibuat agar pekerja bisa bertahan lebih lama di sebuah pertanian Petani menyambut baik namun mengatakan masih banyak lagi yang harus dilakukan Federasi Petani Nasional mengatakan perubahan ini "merupakan langkah maju yang besar".
Pengumuman yang dilakukan PM Morrison hari Senin (5/11/2018) di Queensland pada umumnya disambut baik oleh kalangan petani namun sebagian masih menghendaki adanya visa khusus bagi pekerja ladang pertanian dari luar negeri.
Perubahan visa pada dasarnya adalah agar para pekerja di ladang pertanian bisa bekerja lebih lama.
Peraturan baru ini adalah jawaban kepada petani yang mengeluhkan kurangnya tenaga kerja di daerah pertanian.
Dalam aturan baru ini, para pekerja musimam dari Kawasan Pasifik akan bisa bekerja tiga bulan lebih lama, dan batas usia bagi pemegang bekerja sambil berlibur (working holiday visa, WHV) dari beberapa negara akan dinaikkan menjadi 35 tahun.
Para backpacker yang datang menggunkan WHV tidak harus lagi pindah pekerjaan setiap enam bulan, dan mereka bisa tinggal tiga tahun bila bekerja di ladang pertanian.
PM Morrison mengatakan bahwa perubahan akan membantu para petani untuk mendapatkan tenaga kerja guna memastikan bsinis mereka tetap sukses.
Namun dalam waktu bersamaan, PM Morrison mengatakan membuat lapangan kerja yang bisa diisi oleh warga Australia tetap menjadi salah satu kebijakannya.
"Kita harus memastikan bahwa sebanyak mungkin warga Australia bisa bekerja di bidang-bidang ini." kata Morrison.
"Tetapi juga kita harus memastikan bahwa kita harus menyelesaikan pekerjaan yang ada."
Perubahan menunjukkan pemerintah serius memperhatikan petani
Kelompok lobi pertanian Growcom mengatakan perubahan visa ini disambut baik namun bukan merupakan solusi jangka panjang bagi industri pertanian di Australia.
"Saya kira ini adalah opsi pertama yang bisa dilakukan dan menunjukkan pemerintah serius memperhatikan masalah kurangnya tenaga kerja." kata ketua grup lobi tersebut Rachel Mackenzie.