Amerika Serikat Terburu-buru Alihkan Teknologi Nuklir ke Arab Saudi

Amerika Serikat berusaha mempercepat transfer teknologi pembangkit tenaga nuklir peka ke Arab Saudi, demikian isi laporan baru Kongres.

Panel DPR pimpinan Demokrat itu meluncurkan penyelidikan terkait kekhawatiran sehubungan dengan rencana Gedung Putih untuk membangun pembangkit nuklir di kerajaan tersebut.

Sejumlah pembocor informasi mengatakan kepada panel bahwa hal ini dapat merusak kestabilan di Timur Tengah karena kemungkinan akan mendorong terjadinya perlombaan senjata nuklir.

Perusahaan-perusahaan yang terkait dengan presiden dilaporkan mendesak segera dilakukannya transfer tersebut.

Laporan Komite Kelalaian DPR AS mencatat bahwa penyelidikan tentang masalah ini "terutama penting karena usaha pemerintah untuk mentransfer teknologi nuklir peka AS ke Arab Saudi sepertinya terus berlangsung".

Presiden Donald Trump bertemu para pengembang pembangkit tenaga nuklir di Gedung Putih pada tanggal 12 Februari untuk merundingkan pembangunan pembangkit di Timur Tengah, termasuk di Arab Saudi.

Perlombaan senjata

Menantu Trump yang juga penasihat Gedung Putih, Jared Kushner, akan mengunjungi Timur Tengah bulan ini untuk merundingkan sisi ekonomi dari rencana perdamaian pemerintahan Trump.

Anggota DPR mengecam rencana tersebut karena akan melanggar hukum AS yang menentang transfer teknologi nuklir yang dapat dipakai untuk mendukung program senjata nuklir.

Mereka juga meyakini bahwa memberikan Arab Saudi akses ke teknologi nuklir akan memicu perlombaan senjata berbahaya di kawasan yang bergolak.

Kekhawatiran terkait dengan Iran yang mengembangkan teknologi nuklir juga menjadi perhatian, kata media AS.

Perundingan sebelumnya tentang teknologi nuklir AS berakhir karena Arab Saudi menolak menyepakati langkah pengamanan agar teknologi tersebut tidak digunakan sebagai senjata, tetapi pemerintah Trump kemungkinan memandang pengamanan tersebut bukan suatu hal yang wajib dilakukan, kat ProPublica.

Apa isi laporan?

Laporan DPR didasarkan keterangan pembocor informasi dan sejumlah dokumen yang memperlihatkan komunikasi antara pejabat pemerintah Trump dan sejumlah perusahaan pembangkit nuklir.

Disebutkan bahwa "di dalam AS, kepentingan komersial swasta yang kuat semakin menekan dilakukannya transfer teknologi nuklir peka ke Arab Saudi".

Perusahaan swasta ini dapat "mengantongi miliar dolar lewat sejumlah kontrak pembangunan dan pengoperasian fasilitas nuklir di Arab Saudi".

Trump dilaporkan "terlibat langsung dengan usaha ini".

Gedung Putih masih belum mengomentari laporan tersebut.

Laporan tersebut memasukkan urut-urutan kejadian dan nama pejabat pemerintah yang terlibat dalam hal ini, termasuk Menteri Energi Rick Perry, Kushner, pimpinan dewan pengangkatan Trump, Tom Barrack dan mantan Penasehat Keamanan Nasional, Michael Flynn.

Flynn dinyatakan bersalah karena berbohong terkait dengan hubungan Rusia oleh penasehat khusus Robert Mueller sebagai bagian dari penyelidikan dugaan campur tangan Rusia pada pemilihan presiden 2016.

Perusahaan yang disebut dalam laporan adalah:

Mantan Penasehat Keamanan Nasional Michael Flynn sangat terlibat dalam rencana nuklir, kata laporan tersebut. - Reuters

Laporan tersebut menyatakan Flynn memutuskan untuk mengembangkan inisiatif nuklir IP3 dan Marshall Plan Timur Tengah saat pengalihan jabatan dan ketika dia masih menjadi penasehat perusahaan.

Pada bulan Januari 2017, staf Dewan Keamanan Nasional mulai menyampaikan kekhawatiran bahwa berbagai rencana ini tidak patut dan kemungkinan ilegal, dan bahwa Flynn kemungkinan memiliki konflik kepentingan.

Tetapi setelah pemberhentian Flynn, IP3 terus didorong sebagai Rencana Timur Tengah yang disampaikan ke Trump.

Menurut laporan itu, seorang pejabat senior mengatakan usulan itu adalah "sebuah skema agar para jenderal mendapatkan uang".

Para pembocor informasi menggambarkan lingkungan kerja Gedung Putih "diwarnai kekacauan, penyelewengan fungsi dan saling menyerang dari belakang".

Apa yang terjadi selanjutnya?

Laporan itu menyatakan sebuah penyelidikan akan menentukan apakah pemerintah bertindak "untuk kepentingan nasional Amerika Serikat atau lebih untuk melayani pihak-pihak yang akan mendapatkan keuntungan keuangan" dari perubahan kebijakan ini.

Konflik kepentingan di antara para penasehat Gedung Puith kemungkinan melanggar hukum federal dan laporan tersebut mencatat terdapat kekhawatiran dua kelompok terkait akses pada teknologi nuklir.

Komite kelalaian sedang berusaha mendapatkan wawancara dengan sejumlah perusahaan, "tokoh kunci" yang mengedepankan rencana ini ke Gedung Putih, di samping Kementerian Perdagangan, Energi, Pertahanan, Luar Negeri, Keuangan, Gedung Putih dan CIA.