Agar Menang Pemilu, Oposisi Australia Janjikan Permudah Aborsi
- abc
Perpolitikan Australia mengalami perkembangan menarik pekan lalu ketika Partai Buruh yang beroposisi mengumumkan rencana kebijakan terkait aborsi. Ini topik sensitif yang selama ini dipandang berisiko tinggi untuk dibahas.
Layanan Aborsi di Australia:Partai Buruh yang beroposisi mengisyaratkan bakal meminta RS siapkan layanan aborsi. Oposisi menyatakan layanan ini sangat vital bagi yang membutuhkan. Aborsi masih ilegal di negara bagian New South Wales dan Australia Selatan dengan pengecualian adanya risiko kesehatan.
Partai Buruh mengisyaratkan jika nanti menang pemilu, mereka akan gunakan kewenangan anggaran sebagai alat penekan agar rumah sakit milik pemerintah menyiapkan layanan aborsi.
"Layanan ini tidak dibutuhkan oleh kebanyakan wanita Australia. Tapi sangat vital bagi yang membutuhkannya," ujar Wakil Pemimpin Partai Buruh Tanya Plibersek.
Dia tidak mengharapkan adanya pemerintah negara bagian yang akan menentang rencana tersebut.
"Dalam negosiasi anggaran antara negara bagian dan pemerintah federal, ada mekanisme penghargaan dan hukuman. Kami akan membuat keputusan tentang hal itu bila saatnya tiba," ujarnya.
Partai Buruh juga berjanji menyiapkan anggaran baru untuk kontrasepsi jangka panjang yang bisa dilepas.
Kebijakan seperti itu selalu memicu kecaman dari kalangan konservatif serta memecah internal Partai Buruh sendiri. Namun kali ini tampaknya berbeda.
Kesulitan politik yang dialami Pemerintahan Koalisi Liberal Nasional saat ini membuat mereka menghindari perdebatan.
"Masalah ini sangat kontroversial dan sensitif," kata Perdana Menteri Scott Morrison seraya menambahkan pihaknya tak ingin memecah-belah masyarakat.
ABC News: Jed Cooper
Menteri Kesehatan Greg Hunt mendesak Partai Buruh berterus terang mengenai hal ini.
Bahkan kalangan konservatif penentang aborsi agak menahan diri memasuki perdebatan soal rencana oposisi ini.
"Pandangan saya tentang aborsi sudah dikenal luas. Saya menentang aborsi," ujar anggota DPR George Christensen dari Partai Nasional.
"Kebijakan Partai Buruh hanya lelucon, tidak bakal mengubah apapun di Queensland sini," kata politisi asal negara bagian tersebut.
Wakil Pemimpin Oposisi Plibersek sendiri mengakui masih ada politisi Partai Buruh dengan pandangan keagamaan yang menentang aborsi.
Dia mengaku menghormati pandangan itu. Namun jika ingin mengelola pemerintahan, katanya, mereka harus memerintah menurut suara mayoritas.
"80 persen warga Australia mendukung hak perempuan untuk memilih aborsi," ujarnya.
Menurut dia, bahkan para penentang aborsi atas dasar moral atau agama, pada umumnya sadar bahwa mereka sebenarnya tak bisa memutuskan hal itu atas nama orang lain.
ABC News
Aturan hukum tentang aborsi berbasis negara bagian. Penerapannya pun bervariasi. Di New South Wales dan Australia Selatan misalnya, hal ini masih ilegal - kecuali dokter menemukan adanya risiko kesehatan.
Di Queensland, tindakan aborsi sudah didekriminalisasi sepenuhnya tahun lalu.
"Saya tidak punya niat melangkahi kewenangan konstitusional pemerintah federal dalam masalah ini," kata PM Morrison pekan lalu.
Masalah ini, katanya, sudah ditangani dengan baik oleh negara bagian dan teritori. Dan perdebatan tentangnya tidak akan menyatukan masyarakat Australia.
Pada era Pemerintahan John Howard, pernah ada kesepakatan dengan politisi konservatif Brian Harradine yang independen, mengenai pembatasan obat-obatan aborsi seperti RU486.
Sebagai balasan, Harradine mendukung kebijakan Howard melakukan privatisasi raksasa telekomunikasi Australia Telstra.
Pemerintah memberikan kewenangan penuh kepada menteri kesehatan untuk melarang impor obat-obatan aborsi tersebut.
Ketika Tony Abbott menjadi menteri kesehatan pada 2003, dia berusaha mencegah masuknya obat RU486 ke Australia.
"Setiap aborsi itu tragedi. Adanya aborsi hingga 100.000 per tahun jadi warisan generasi memalukan dari generasi ini," kata Abbott saat itu.
Larangan impor obat ini dicabut pada 2006, ketika politisi perempuan lintas partai memenangkan voting untuk menghapus kewenangan Menkes tersebut.
Obat RU486 pun akhirnya bisa masuk ke Australia.
Dokter spesialis kesehatan wanita (ginekolog) Caroline de Costa menjadi orang pertama di Australia yang secara legal meresepkan RU486 kepada pasien.
ABC News
Seorang warga Tasmania, Angela Williamson, pernah mengalami betapa sulitnya melakukan aborsi di sana, dan harus pergi ke Melbourne untuk melakukannya.
"Saya harus pergi sendiri sehingga merasa sangat rentan. Merasa sendirian," ujarnya.
Dia mengaku sangat gugup jika sampai dilihat oleh seseorang dikenalinya. Meski hal itu memang terjadi, namun dia sudah membulatkan tekad untuk aborsi.
Menurut dokter De Costa, kini sudah saatnya pemerintah federal terlibat.
"Saya tak melihatnya sebagai ancaman, melainkan sebagai langkah realistis untuk menempatkan aborsi pada tempatnya sebagai urusan kesehatan wanita," jelasnya.
Dia menilai selama ini urusan aborsi cenderung distigmatisasi dan ditutupi.
"Kita tak membicarakannya dalam profesi medis, kita tidak membahasnya dalam masyarakat. Kita harus mengakhiri hal itu," ujar dokter De Costa.
Simak beritanya dalam bahasa Inggris di sini.