Menteri Susi Kembali Tenggelamkan Kapal: Ini Menakutkan Bangsa Lain

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memimpin penenggelaman 13 kapal Vietnam di Kalimantan Barat, dalam langkah terbaru untuk mengatasi masalah penangkapan ikan ilegal di Indonesia.

Susi menyesap kopi hitamnya santai sesaat sebelum menuju lokasi penenggelaman 13 kapal Vietnam di perairan Pulau Datuk, Kalimantan Barat, Sabtu (04/05). Kapal-kapal itu akan ditenggelamkan karena kedapatan menangkap ikan di perairan Indonesia.

Bersama dengan Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, jajaran Kepolisian daerah, Kejaksaan, dan TNI AL, Susi bercerita santai tentang cara favoritnya menikmati kopi. Caranya, katanya sambil mempraktikkan, adalah menuangnya di piring kecil lalu menyesapnya.

"Saya suka Robusta, enggak suka Arabika, perut saya enggak kuat," kata Susi sambil bersandar di dek kapal.

Obrolan yang diselingi tawa itu berhenti ketika wajah Pulau Datuk mulai terlihat dari kapal.

Susi mengambil teropong dan mulai mengamati 13 kapal Vietnam yang sudah dijejerkan. Seiring kapal yang ditumpanginya mendekat, ia berjalan ke haluan terdepan kapal dan mengamati proses penenggelaman yang tengah berlangsung.

Kapal-kapal berbahan kayu itu sudah diisi air dari selang besar dan pelan-pelan, kapal yang diberi pemberat pasir itu semakin turun ke bawah.

Susi mengangkat jari telunjuknya dan mencoba menghitung jumlah kapal yang ada di hadapannya.

Kepada BBC News Indonesia, Susi mengatakan dia merasa biasa saja sudah menenggelamkan kapal asing berulang kali.

"Biasa saja, pekerjaan rutinitas. Setiap ada kapal yang sudah inkracht (putusan pengadilannya) kan harus kita musnahkan sesegera mungkin," kata Susi.

Dalam penenggelaman pertama di tahun 2019 ini (04/05), ada 13 dari total 26 kapal yang ditenggelamkan. Sisanya akan ditenggelamkan secara bertahap sepanjang bulan Mei.

Sebelumnya, dalam pidato sambutan, Menteri Susi menyebut penenggelaman kapal adalah satu jalan keluar dari problem penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU fishing), yang telah menghabiskan sumber daya perikanan Indonesia.

"Ini way out yang sangat cantik untuk bangsa kita, menakutkan untuk bangsa lainnya. Penyelesaian dengan cara begini harus menjadi sebuah pola," kata Susi.

Sang menteri mengatakan ia telah memanggil perwakilan negara-negara tetangga untuk membicarakan kebijakannya.

"Saya panggil dubesnya, semuanya, saya panggil pengusaha yang yang jadi backing -nya, dengan baik-baik, dengan makan siang..." ujarnya.

"Dan ternyata mereka mau kok. Kalau ada yang bandel ya itu kelewatan," katanya.

Jika dahulu beberapa kapal dimusnahkan dengan cara dibakar, kini KKP menggunakan cara penenggelaman.

Susi mengatakan peledakan biasanya hanya dilakukan pada satu atau dua kapal untuk menimbulkan efek mengerikan dan efek jera. Itu pun, katanya, tidak seluruh bagian kapal yang diledakkan.

Menurut Susi, cara penenggelaman kapal lebih unggul karena kapal-kapal itu nantinya bisa jadi rumpun ikan dan diving site baru.

Ia juga memastikan minyak-minyak pada kapal sudah dibersihkan sesuai prosedur.

Peneliti Greenpeace Indonesia, Arifsay Nasution, mengatakan Greenpeace mendukung penenggelaman secara aman tanpa ledakan setelah pemerintah memastikan semua sisa minyak dan B3 lainnya sudah dibersihkan.

Kepada BBC News Indonesia, sehari sebelum penenggelaman kapal di Kalimantan Barat (03/05), ia menjelaskan bahwa kapal harus ditenggelamkam pada lokasi yang aman juga pada kedalaman yang cukup, tidak mengganggu pelayaran, tidak menghancurkan terumbu karang, dan bisa jadi rumpon ikan bagi nelayan pesisir.

"Saran lain dari Greenpeace adalah kapal-kapal itu dapat dimusnahkan di darat dengan aman," ujarnya.

Arifsay menambahkan Greenpeace juga sudah menyampaikan saran langsung ke KKP untuk segera membakukan prosedur penenggelaman dan pemusnahan kapal ikan secara aman, termasuk melakukan kajian dampak di titik-titik penenggelaman yang sudah dilakukan.

Pemerintah Indonesia sudah menenggelamkan 488 kapal sejak tahun 2014 hingga 2018.

Kapal yang paling banyak ditenggelamkan adalah kapal dari Vietnam.

Susi mengatakan bahwa dalam satu tahun belakangan, agresivitas kapal ikan asing khususnya di wilayah perairan Natuna meningkat tajam. Tahun ini, kata Susi, sudah ada empat insiden kapal Vietnam dan dua kapal Malaysia mencoba mengintimidasi dan menabrak kapal patroli Indonesia.

Sebelumnya, dua kapal pengawas milik pemerintah Vietnam dilaporkan menabrak lambung kapal TNI AL di Laut Natuna Utara (29/04).

Menurut keterangan TNI AL, kapal Indonesia ditabrak saat mencoba menghalau kapal ikan berbedera Vietnam yang diduga tengah mengambil ikan di perairan itu.

"Kenapa mereka tidak jera? Ya namanya juga butuh. Sumber daya mereka sudah tidak ada. Mereka putus asa, jadi mereka datang ke perairan kita," ujar Susi.

Susi menyayangkan pelanggaran yang terus-terusan dilakukan kapal perikanan asing, terutama Vietnam, meski kata Susi negara itu baru lepas dari kartu kuning dari Uni Eropa karena masalah pencurian ikan.

"Mereka seharusnya tidak lepas dari kartu kuning karena masih seringkali melakukan Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing di wilayah orang lain," ujar Susi.

Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi mengkritik kebijakan penenggelaman kapal yang dinilainya tidak efektif karena pihak yang dituding melakukan pencurian ikan masih sering lewat di perairan Indonesia.

"Kalau saya lihat tidak efektif. Efektif itu bukan hanya soal tidak ada pencurian lagi, tapi berkembang nggak industri perikanan kita? Kan nggak," kata Siswanto.

Siswanto menyoroti data volume ekspor ikan yang rendah, meski menteri KKP membanggakan kenaikan nilai ekspor dan mengklaim kenaikan stok ikan setelah kebijakan menenggelamkan kapal.

Menurut data KKP, sepanjang tahun 2012 hingga 2017, volume ekspor turun 2,53 persen per tahun, sementara volume impor naik 2,30 persen per tahun.

Di sisi lain, nilai ekspor memang naik 3,6 persen per tahun karena meningkatnya harga ekspor dan produk yang memiliki nilai tambah.

Siswanto menyebut perkembangan industri perikanan tangkap di Indonesia terhambat karena terbatasnya armada laut Indonesia yang mampu menangkap ikan dalam jumlah besar.

Oleh sebab itu, Siswanto menyarankan KKP untuk tidak menenggelamkan kapal, tapi meminta pemilik kapal asing untuk membayar denda dalam jumlah besar sebagai sanksi telah melewati perairan Indonesia.

Uang denda itu, ujarnya, bisa digunakan untuk membeli kapal-kapal ikan berkapasitas besar untuk digunakan nelayan Indonesia berlayar di laut lepas.

Namun Susi menyebut kebijakan penenggelaman kapal sebetulnya sudah efektif di awal-awal. Hanya saja, dua tahun belakangan ini timbul wacana pelelangan kapal yang membuat pemilik kapal asing melakukan banding.

Wacana lelang ini juga sempat disinggung oleh Menko Maritim Luhut Pandjaitan yang menyarankan KKP untuk tidak menenggelamkan kapal, tapi melelang.

Wacana itu, kata Susi, membuat kapal-kapal asing jadi lebih berani dan agresif memasuki perairan Indonesia.

"Namanya greed keserakahan, kejahatan, pasti akan terus mencoba (memasuki perairan Indonesia)," kata Susi.

Ia menekankan pentingnya pemerintah bersikap tegas untuk menghukum para nelayan ilegal.

"Orang kita tidak pernah firm. Menghukum takut sendiri.

"Kalau bangsa kita isinya orang-orang penakut suatu hari jadi loser," ujar Susi.

Sebelumnya, Susi menyebut pelelangan kapal adalah kebijakan yang merugikan dan akan ada potensi kapal itu digunakan lagi untuk tindakan serupa.

Susi juga bersikeras bahwa kebijakannya telah berkontribusi positif pada peningkatan stok ikan di Indonesia.

Terkait data yang menunjukkan penurunan volume ekspor hasil perikanan, Susi menyebut itu terjadi karena hasil yang ditangkap semakin berkualitas.

"Kita enggak tangkap ikan rucah (ikan kecil) lagi. Trawl (pukat), cantrang berkurang sehingga kita menuju sustainable fisheries ," katanya.