Di Turki Partai Oposisi Dilarang Bantu Masyarakat Terdampak Corona

VIVA – Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, melarang kubu oposisi untuk membantu rakyat yang terdampak wabah virus Corona COVID-19. Baru-baru ini, Kementerian Dalam Negeri Turki telah melakukan penyelidikan terhadap Wali Kota Istanbul Ekrem Imamoglu dan Wali Kota Ankara Mansur Yavas.

Kedua wali kota itu merupakan kader dari partai oposisi di Turki yakni Partai Rakyat Republik (CHP). Mereka tengah diselidiki Kementerian Dalam Negeri, setelah memberikan bantuan kepada masyarakat yang ikut terkena dampak Corona COVID-19. Keduanya dituduh melakukan kampanye melalui bantuan yang mereka salurkan.

Selain itu, Kementerian Kesehatan Turki juga menyegel dua rumah sakit yang disiapkan CHP untuk penanganan COVID-19, yaitu Rumah Sakit Lapangan dan Rumah Sakit Hastanesi di Kota Metropolitan Adana. Padahal, rumah sakit ini telah menyiapkan lebih dari 1.000 tempat tidur.

Wali Kota Metropolitan Adana, Zeydan Karalar, bersama CHP sempat membagikan video peresmian 2 rumah sakit tersebut melalui akun media sosialnya. "Kami menyelesaikan Rumah Sakit Lapangan ini dengan seluruh infrastrukturnya yang berstandar sendiri. Bila perlu, kami dapat memindahkannya ke Kementerian Kesehatan bersama dengan tim layanan kesehatan kami untuk meningkatkan kapasitas tempat tidur," katanya seperti dikutip Boldmedya, beberapa waktu lalu.

Akan tetapi, tim Direktorat Kesehatan Provinsi Adana justru mengambil tindakan dengan menyegel Rumah Sakit Lapangan. Dalam pernyataannya, pemerintah pusat menyatakan, kondisi sanitasi di 2 rumah sakit tersebut sangat tidak cocok untuk memberikan perawatan kesehatan.

Kubu oposisi pun menganggap hal itu hanya alasan yang dibuat-buat oleh pemerintah berkuasa di bawah pimpinan Presiden Erdogan. Meski, saat ini Turki masih kewalahan dalam memutus rantai penularan COVID-19. Makanya, Turki membutuhkan semua pihak untuk bersatu dalam mengatasi pandemi global ini.

Menurut data Kementerian Kesehatan Turki, sudah ada 82.329 kasus positif COVID-19 dengan 1.890 di antaranya telah meninggal. Virus Corona juga menyebabkan sejumlah masalah lain di Turki, di mana banyak wartawan dan aktivis demokrasi dipenjarakan.

Jumlah penderita COVID-19 di Turki kini sudah melewati jumlah kasus di Iran dan mereka sudah masuk ke dalam daftar 10 negara dengan kasus infeksi terbanyak. Padahal, Erdogan selama ini terkenal sebagai tokoh dunia yang menolong negara lain, tapi kubu oposisi mengganggap Erdogan gagal mengatasi pandemi COVID-19 di negerinya sendiri.

Jika jumlah kasus baru tidak berubah, bukan tak mungkin Turki bakal menyalip jumlah kasus positif virus Corona di China yang berada di posisi tujuh negara terparah.

Sementara itu melansir Turkisminute, otoritas kota Mersin yang dikuasai oleh CHP mengaku tidak dapat memberikan roti gratis kepada penduduk kota selama jam malam yang diberlakukan pada akhir pekan karena adanya larangan yang diberlakukan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pemerintah mulai memberlakukan jam malam akhir pekan di 31 kota besar Turki mulai dari akhir pekan lalu dalam upaya untuk menahan penularan virus Corona. Sebelumnya, otoritas Kota Mersin mengirimkan roti gratis kepada penduduk sehingga mereka bisa tinggal di rumah dan tidak perlu keluar untuk membelinya.

Namun, tindakan pemerintah daerah itu malah menarik kemarahan pemerintah Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa dan dipimpin Presiden Erdogan, untuk mendorong Kementerian Dalam Negeri agar melarang kota itu memberikan roti gratis.

Baca juga: Peniadaan Ganjil Genap Jakarta Diperpanjang hingga 23 April 2020