Aktivis Demokrasi Terkemuka Melarikan Diri dari Hong Kong

Salah seorang aktivis prodemokrasi terkemuka Hong Kong melarikan diri dari wilayah itu menyusul pemberlakuan undang-undang keamanan yang kontroversial oleh China.

Nathan Law, yang pernah menjadi pemimpin mahasiswa dan anggota parlemen lokal serta pernah dipenjara setelah "Gerakan Protes Payung" 2014, mengatakan dia akan melanjutkan aksi advokasi dari luar negeri.

Aktivis muda itu mengumumkan bahwa dia telah meninggalkan Hong Kong dua hari lalu setelah China memberlakukan undang-undang keamanan yang baru.

Para aktivis menganggap undang-undang itu mengikis kebebasan, namun Beijing menolak kritik tersebut.

Kedaulatan Hong Kong diserahkan kembali ke China oleh Inggris pada 1997 dan hak-hak tertentu seharusnya dijamin selama setidaknya 50 tahun di bawah perjanjian "satu negara, dua sistem".

Tetapi para penentang undang-undang baru, yang menargetkan tindakan separatis, subversi dan terorisme dengan hukuman penjara maksimal seumur hidup, mengatakan aturan baru itu secara efektif mengakhiri hak kebebasan berbicara.

Tidak lama setelah UU itu diumumkan pada Selasa (30/06), Law mengatakan dia mengundurkan diri dari Partai Demosito, yang dia dirikan bersama aktivis terkenal lainnya, Joshua Wong.

Pada saat itu, dia mengatakan undang-undang itu menandai dimulainya "revolusi budaya berdarah".

Pada Rabu (01/07), Law berbicara melalui video kepada Kongres Amerika Serikat (AS) tentang Hong Kong. Dia mengatakan kepada para politikus AS bahwa dia cemas untuk kembali ke Hong Kong, karena takut dipenjara oleh Beijing.

Kemudian, pada Kamis (02/07), dia merilis pernyataan kepada media bahwa dia telah meninggalkan Hong Kong, namun akan "melanjutkan aksi advokasi di tingkat internasional".

Law tidak mengatakan ke mana dia pergi, seraya menambahkan: "Atas pertimbangan risiko, saya tidak akan mengungkapkan terlalu banyak perihal keberadaan dan situasi saya pribadi saat ini."

Pada 2016, Law adalah anggota parlemen di Hong Kong. Kala itu, dia berpendapat bahwa bekas jajahan Inggris itu harus dibolehkan menggelar referendum mengenai masa depannya. Dia mengatakan dia tidak ingin Hong Kong menjadi "hanya seperti kota Cina lainnya".

Dia kemudian didiskualifikasi setelah dia dinyatakan bertindak tidak selayaknya saat mengikuti proses pengambilan sumpah sebagai anggota parlemen.

Undang-undang itu - yang menurut China diperlukan untuk menghentikan tipe protes prodemokrasi yang terlihat di Hong Kong selama 2019 - sangat luas cakupannya, di antaranya dapat menghukum orang yang dianggap membuat kebencian terhadap pemerintah pusat China dan pemerintah regional Hong Kong.

Aturan hukum ini juga memungkinkan digelarnya sidang secara tertutup, penyadapan dan kemungkinan tersangka akan diadili di daratan China.

Adapun tindakan seperti merusak fasilitas transportasi umum - yang acap terjadi selama protes tahun lalu - dapat dianggap sebagai tindakan terorisme.

Dan sejak diumumkan pada Selasa, pemerintah Hong Kong mengumumkan bahwa slogan "Liberate Hong Kong, Revolution of our Times" adalah ilegal.

Law menggunakan frasa itu saat memberikan keterangan melalui video kepada Kongres Amerika Serikat tentang Hong Kong, Rabu lalu.

Sepuluh orang telah ditangkap di bawah undang-undang yang baru saat aksi protes yang berlangsung pada 1 Juli.

Banyak negara yang melayangkan kritik atas UU keamanan nasional tersebut.

Anggota parlemen AS dengan suara bulat menyetujui sanksi baru yang terkait dengan Hong Kong.

Ketua DPR AS, Nancy Pelosi, mengatakan undang-undang tersebut merupakan "tindakan keras yang brutal terhadap rakyat Hong Kong, yang bermaksud menghancurkan kebebasan yang dijanjikan".

Undang-undang Otonomi Hong Kong, yang telah dikirim kepada Presiden AS Donald Trump untuk ditandatangani, memberlakukan sanksi pada bank-bank yang melakukan bisnis dengan para pejabat China yang terlibat dalam melakukan tindakan terhadap demonstran prodemokrasi di Hong Kong.

Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson mengatakan pengesahan undang-undang itu merupakan "pelanggaran yang jelas dan serius" dari deklarasi bersama China-Inggris 1985.

Inggris telah menawarkan izin tinggal, dan jalur menuju kewarganegaraan Inggris, kepada sekitar tiga juta warga Hong Kong tidak lama setelah undang-undang itu diterapkan.

Banyak pihak juga menyatakan keprihatinan mendalam. Australia mengungkapkan, seperti yang dilakukan Inggris, tengah mempertimbangkan untuk menawarkan tempat yang aman kepada warga Hong Kong.

Pemerintah China telah menanggapi dengan mengatakan urusan Hong Kong "bukanlah urusanmu".

Namun, Kuba - atas nama 53 negara - menyambut baik UU Keamanan Nasional oleh China tersebut.

Dalam pidato pada sesi ke 44 Dewan Hak Asasi Manusia PBB, dikatakan: "Tidak ikut campur tangan terhadap urusan internal negara berdaulat merupakan prinsip penting yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa."