UU Keamanan Nasional Berlaku, China Buka Kantor Khusus di Hong Kong

Kantor keamanan nasional China resmi dibuka untuk pertama kalinya di Hong Kong.

Kantor ini merupakan salah satu amanat dari undang undang keamanan nasional yang baru - kebijakan yang dinilai dapat membungkam kritik terhadap China.

Hong Kong, sampai undang undang keamanan yang baru disahkan, adalah satu-satunya bagian dari China yang tidak tunduk pada aturan-aturan dari Beijing.

Undang undang ini menimbulkan kekhawatiran di Hong Kong, tapi para pejabat mengatakan kebijakan ini akan membawa stabilitas keamanan setelah gelombang kekerasan terhadap para pengunjuk rasa.

• China tuding Inggris `campur tangan` setelah tawarkan jalur kewarganegaraan bagi warga Hong Kong
• TikTok akan hengkang dari Hong Kong ‘dalam hitungan hari’
• UU Keamanan Hong Kong: Facebook dan Google `tolak` berikan data pengguna ke polisi

Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam mengatakan pada Selasa lalu, bahwa kebijakan ini "sebenarnya relatif ringan sejauh menyangkut undang undang keamanan nasional".

Dia juga mengatakan bahwa undang-undang itu memungkinkan warga Hong Kong untuk "menggunakan hak-hak dan kebebasan mereka tanpa diintimidasi dan diserang"

Kantor keamanan baru ini, sementara waktu akan beroperasi di sebuah hotel, di Causeway Bay, distrik komersial dekat dengan Victoria Park - lokasi yang biasa digunakan pengunjuk rasa pro-demokrasi melakukan aksi demonstrasi di Hong Kong.

Seremoni pembukaan kantor ini berlangsung Rabu pagi waktu setempat, turut mengundang Kepala Eksekutif, Carrie Lam, dan orang dari pemerintahan China yang dipercaya menjadi kepala di kantor tersebut, Zheng Yanxiong.

Bendera China berkibar di depan kantor tersebut, yang dijaga ketat oleh petugas keamanan, termasuk dari unit penjinak bom.

Luo Huining, kepala kantor penghubung Hong Kong-Beijing mengatakan, kantor itu akan menjadi "utusan untuk keamanan Hong Kong dan ini sekaligus menjadi penjaga gerbang keamanan nasional."

Agen-agen keamanan dari China yang bekerja di kantor tersebut, untuk pertama kalinya, memiliki kewenangan untuk menyelidiki orang-orang untuk pelbagai kejahatan yang ditentukan oleh undang undang keamanan baru, dan berpotensi untuk mengekstradisi mereka ke China untuk diadili.

Pengadilan China, di mana seluruhnya dikendalikan oleh Partai Komunis, memiliki tingkat hukuman mendekati 100%.

Undang undang ini membawa dampak paling besar bagi peta politik di sana, sejak Inggris menyerahkan Hong Kong kepada China pada 1997.

Kebijakan ini telah mendapat kritik secara luas karena bisa membungkam kebebasan, yang dijamin di bawah "satu negara, dua sistem".

Hal ini telah disepakati sebagai bagian dari penyerahan Hong Kong dari Inggris ke China, di mana semestinya Hong Kong memiliki otoritas dalam mengatur wilayahnya sendiri.

Sejumlah tokoh anti-China telah meninggalkan Hong Kong atau menutup akun media sosial, karena kekhawatiran terhadap penerapan undang undang baru tersebut.

Sejumlah perusahaan media sosial akan menghentikan kerjasama dengan kepolisian Hong Kong menyusul permintaan data pribadi pengguna, dan bagaimana itu akan digunakan. Di saat bersamaan TikTok mengatakan telah menarik diri sepenuhnya dari Hong Kong.