AS Tuding Aksi RRC di Laut China Selatan Melanggar Hukum

Aksi China dalam memburu beragam sumber daya lepas pantai di sejumlah bagian Laut China Selatan "sepenuhnya melanggar hukum", kata Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo.

Pompeo mengatakan dirinya ingin memperjelas bahwa aksi Beijing dalam "kampanye perundungan untuk mengendalikan" kawasan laut yang disengketakan adalah salah.

Di lain pihak, China mengatakan AS "dengan sengaja mengaburkan fakta-fakta dan hukum internasional".

China mengklaim wilayah di Laut China Selatan yang disebut `sembilan garis putus-putus`. Klaim tersebut kemudian dikuatkan dengan membangun pulau buatan, mendirikan pangkalan militer, dan mengintesifkan patroli.

Akan tetapi, wilayah tersebut juga diklaim Taiwan, Filipina, Brunei, Malaysia, dan Vietnam.

Meski sebagian besar tidak dihuni, dua kepulauan di Laut China Selatan ditengarai menyimpan sumber daya alam yang kaya. Kawasan itu juga dilintasi rute pelayaran kapal sekaligus area penangkapan ikan berbagai negara.

Apa yang dikatakan Pompeo?

Melalui pernyataan pada Senin (13/07), Pompeo mengecam klaim China atas Kepulauan Spratly di Laut China Selatan. Dia menukas Beijing "tidak punya dasar hukum untuk secara pihak menerapkan kehendaknya di wilayah tersebut".

Pompeo menegaskan bahwa AS, yang sebelumnya tidak berpihak pada sengketa wilayah, menolak klaim Beijing atas perairan lepas pantai Vietnam, Malaysia, dan Indonesia.

"Setiap aksi (China) yang mengusik pembangunan hidrokarbon atau perikanan negara lain di perairan ini—atau menjalankan aktivitas semacam itu secara sepihak—adalah melanggar hukum," cetusnya.

"Dunia tidak akan mengizinkan Beijing memperlakukan Laut China Selatan sebagai kekaisaran maritim".

Bagaimana respons China?

Dalam pernyataan yang diunggah ke Twitter, Kedutaan Besar China di Washington DC mengatakan Departemen Luar Negeri AS "dengan sengaja mengaburkan fakta-fakta dan hukum internasional termasuk Konvensi PBB mengenai Hukum Laut".

Lebih jauh, Kedubes China mengatakan AS "melebih-lebihkan situasi di kawasan dan berupaya menciptakan perseteruan antara China dan negara-negara pesisir lainnya.

"Tuduhan ini sepenuhnya tidak bisa dibenarkan. China sepenuhnya menolak".

Zhaoyin Feng, BBC Chinese, Washington DC

Sebelum Menlu AS, Mike Pompeo, melontarkan pernyataannya pada Senin (13/07), AS belum pernah berpihak terkait sengketa wilayah di Laut China Selatan.

Empat tahun setelah Mahkamah Arbitrase di Den Haag memutuskan bahwa klaim China pada wilayah Laut China Selatan tidak punya dasar hukum, AS untuk pertama kalinya menyatakan secara resmi di mana mereka berpihak. Tapi mengapa sekarang?

Pekan lalu, China dan AS secara terpisah menggelar latihan militer di kawasan itu—sebuah fenomena langka yang mengindikasikan peningkatan ketegangan.

Dalam konteks yang lebih besar, pemerintahan Donald Trump beriktar mengubah yang disebut kegagalan kebijakan selama 40 tahun terkait China.

Washington baru-baru ini mengkritik China dalam beragam topik, mulai dari penanganan pandemi Covid-19, pelanggaran HAM terhadap komunitas minoritas Muslim di Xinjiang, hingga cara penanganan protes prodemokrasi di Hong Kong.

Namun, rangkaian proyek reklamasi tanah China di Laut China Selatan yang mendorong khalayak dunia untuk meninjau ulang ambisi internasional China.

Dan pertaruhan di kawasan ini amat tinggi. Pada kepulauan dan karang yang tampaknya tidak signifikan ini, ada risiko konflik militer yang kian tinggi antara dua negara paling kuat di dunia.

Pompeo mengatakan AS berdiri "bersama para sekutu dan miitra Asia Tenggara kami dalam melindungi hak kedaulatan pada sumber daya lepas pantai".

Ditambahkannya, posisi ini "konsisten dengan hak dan kewajiban kami di bawah hukum internasional".

Ada apa di balik sengketa Laut China Selatan?

Laut China Selatan beberapa tahun terakhir menjadi sumber ketegangan antara China dan sejumlah negara lain yang sama-sama mengklaim hak kedaulatan atas dua kepulauan tak berpenghuni, Paracel dan Spratly.

China mengklaim sebagian besar wilayah itu dengan alasan nelayan-nelayan China telah berlayar ke sana selama berabad-abad lalu. Kawasan itu memang dikenal kaya dengan sumber perikanan dan ditengarai banyak menyimpan cadangan gas dan minyak.

AS selama ini kritis dengan militerisasi China di kawasan itu dan kerap membuat marah Beijing dengan misi "kebebasan navigasi".

Pada Agustus 2018, tim BBC menumpang pesawat militer AS yang melintas di atas kepulauan yang disengketakan di Laut China Selatan. Dalam komunikasi radio, pilotnya diperingatkan untuk "segera" meninggalkan kawasan itu guna "menghindari kesalahpahama

Beberapa bulan kemudan, China menempatkan pesawat pengebom di kawasan itu untuk ikut ambil bagian dalam latihan militer.

China sebelumnya menuding Angkatan Laut AS memprovokasi dan ikut campur dalam urusan regional.