Hong Kong Hadapi COVID-19 Gelombang Ketiga, China Kirim Staf Medis

Tujuh petugas kesehatan dari China daratan tiba di Hong Kong untuk melakukan pengetesan Covid-19. Anggota dewan khawatir China akan menggunakan momen itu untuk mengumpulkan sampel DNA warga Hong Kong untuk tujuan pengawasan.

Para petugas kesehatan itu adalah anggota pertama dari tim yang terdiri dari 60 orang yang akan melakukan pengetesan Covid-19 di Hong Kong.

Ini adalah pertama kalinya pejabat kesehatan China membantu dan datang ke Hong Kong setelah kasus infesksi Covid-19 baru di kota itu meningkat tajam.

Namun, beberapa anggota dewan lokal khawatir China mengumpulkan sampel DNA warga Hong Kong untuk tujuan pengawasan, sebagaimana dilaporkan Reuters.

Pemerintah Hong Kong telah membantahnya.

Ketegangan antara kelompok-kelompok pro-demokrasi di Hong Kong dan pemerintah China meningkat, setelah Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional baru di Hong Kong Juni lalu.

Aturan itu dikritik karena dianggap dapat mengikis kebebasan warga.

Undang-undang ini, yang banyak dikritik secara internasional, memungkinkan seseorang dipenjara seumur hidup ketika China berpendapat orang itu terlibat dalam upaya pemisahan diri, subversi, dan kolusi dengan pihak asing.

Anggota tim kesehatan itu sebagian besar berasal dari rumah sakit umum di provinsi Guangdong selatan, menurut media pemerintah China, Global Times, dan akan membantu melaksanakan pengujian massal di wilayah tersebut.

The Global Times mengatakan tim itu dibentuk atas permintaan pemerintah Hong Kong, yang mengatakan staf medis mereka kini tengah kewalahan.

Kota ini melaporkan 115 kasus baru pada hari Minggu, sehingga total kasus di wilayah itu mencapai 3.511.

Jumlah keseluruhan kasus masih lebih rendah daripada di banyak tempat lain - tetapi lonjakan itu terjadi setelah Hong Kong tampaknya berhasil mengendalikan wabah, dengan tidak ada infeksi lokal selama beberapa minggu.

Sekarang Hong Kong mengalami apa yang digambarkan sebagai "gelombang ketiga" infeksi Covid-19.

Awal pekan lalu, Hong Kong menunda pemilihan parlementernya, yang semula dijadwalkan diadakan pada bulan September, selama satu tahun.

Pemerintah mengatakan kebijakan itu adalah langkah yang perlu di tengah meningkatnya infeksi, tetapi oposisi menuduhnya menggunakan Covid-19 sebagai alasan untuk menghambat pemilihan.

Beijing menerapkan undang-undang keamanan pada akhir Juni, meskipun menghadapi kritik global.

Dengan aturan itu, penduduk Hong Kong yang dianggap melanggar hukum bisa dikirim ke daratan China untuk diadili.

Mereka yang dianggap melanggar bisa dipenjara seumur hidup dan aturan ini memungkinkan personel keamanan China daratan untuk beroperasi secara legal di Hong Kong dengan impunitas.

Undang-undang ini berlaku tidak hanya untuk penduduk di wilayah tersebut, tetapi juga untuk penduduk tidak tetap dan bahkan mereka yang tinggal di luar Hong Kong.

Pemerintah Hong Kong mengatakan undang-undang itu diperlukan untuk menertibkan warga, yang tahun lalu beberapa kali terlibat dalam demonstrasi yang berujung kekerasan.

Tetapi para kritikus khawatir bahwa aturan itu akan digunakan untuk menargetkan para pengunjuk rasa pro-demokrasi.

Pekan lalu, ketakutan ini menjadi kenyataan ketika polisi Hong Kong mengumumkan bahwa mereka berencana menangkap enam aktivis pro-demokrasi, yang beberapa di antaranya berpartisipasi dalam protes sebelumnya.

Mereka sekarang hidup di pengasingan di negara-negara Barat.

Hong Kong - bekas koloni Inggris - dianugerahi sejumlah kebebasan ketika diserahkan ke China pada tahun 1997.

Di bawah perjanjian 50 tahun, China menjamin kebebasan sipil - termasuk hak untuk protes, kebebasan berbicara dan independensi peradilan - dalam Undang-Undang Dasar Hong Kong, sebuah pendekatan yang kemudian dikenal sebagai "satu negara, dua sistem".

Tetapi para kritikus mengatakan kebebasan ini telah terkikis dengan implementasi undang-undang baru ini.