Normalisasi Israel-Negara-negara Teluk Dinilai Pintu Masuk bagi RI

Harapan baru muncul sesudah tiga sosok serempak meneken dokumen di atas meja panjang dengan pancaran sinar matahari sore yang cerah di teras Gedung Putih.

Mereka adalah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan dan Menteri Luar Negeri Bahrain Dr. Abdullatif bin Rashid Al-Zayani.

Sang tuan rumah dan perantara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut peristiwa pada Selasa (15/09) itu sebagai "fajar Timur Tengah yang baru".

Langkah bersejarah UEA dan Bahrain sebagai negara Arab ketiga dan keempat yang menjalin hubungan dengan Israel tersebut patut disambut dan disikapi secara cerdas oleh Indonesia, kata seorang pengamat.

Setidaknya dalam konteks Indonesia sebagai salah satu negara sahabat Palestina, kata Dr. Ryantori, direktur eksekutif Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) dan dosen Hubungan Internasional di Universitas Prof. Dr. Moestopo, Jakarta.

"Selama normalisasi tersebut tidak bersinggungan langsung dengan isu Palestina, Indonesia harus melihat hal tersebut sebagai opportunity," ia menjelaskan.

Kesempatan yang ia maksud dan yang paling di depan mata adalah bahwa langkah Bahrain serta Uni Emirat Arab dapat membukakan pintu bagi Indonesia dalam menempatkan dirinya sebagai apa yang disebutnya "jembatan emas" antara dua pihak yang berkonflik.

"Ini mengingat hubungan Indonesia dengan negara-negara Arab umumnya sangat baik. Jika mereka sudah mulai menormalisasi hubungannya dengan Israel, Indonesia akan makin mudah `berinteraksi` dengan Israel, minimal bisa melakukan pendekatan yang lebih dalam menyangkut isu Palestina."

Pemerintah Indonesia melalui jubir Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah menegaskan normalisasi hubungan Israel dengan Bahrain dan Uni Emirat Arab tidak akan mengubah posisi Indonesia tentang Palestina.

Ia tidak secara spesifik menjelaskan apakah Indonesia kemudian akan mempertimbangkan menempuh langkah serupa.

"Bagi Indonesia penyelesaian isu Palestina perlu menghormati resolusi DK PBB terkait, serta parameter yang disepakati secara internasional termasuk two states solution.

"Kita harus pastikan bahwa seluruh inisiatif untuk perdamaian tidak menggagalkan keputusan yang telah dibuat melalui Arab Peace Initiative, dan resolusi Organinsasi Kerjasama Islam yang terkait," kata Teuku Faizasyah dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (17/09).

Oleh karena itulah, masih menurutnya, Indonesia memandang kini tiba waktunya untuk menghidupkan kembali proses mulitilateral tersebut, walaupun di sisi lain langkah mereka dapat dipahami.

"Kami memahami atensi UAE dan Bahrain untuk menyediakan ruang bagi pihak terkait untuk bernegosiasi, mengubah pendekatan untuk penyelesaian isu Palestina melalui kesepakatan ini.

"Namun efektivitas kesepakatan tersebut sangat bergantung pada komitmen Israel untuk menghormatinya," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah.

Harapan baru tapi tak akan mengubah posisi Indonesia

Wacana membuka hubungan diplomatik dengan Israel pernah digulirkan oleh Presiden Gus Dur, walaupun sontak mendapat penolakan banyak pihak ketika itu, terutama dari kelompok-kelompok Islam.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada tahun 2018 secara terang-terangan menyatakan keinginannya untuk menjalin hubungan dengan Indonesia.

Namun Indonesia sebelumnya berkukuh tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan negara itu sampai kemerdekaan Palestina benar-benar terwujud.

Tanpa hubungan secara resmi sekalipun, Indonesia dan Israel selama ini sudah menjalin kerja sama dagang skala kecil dan pariwisata. Visa kunjungan diterbitkan oleh perwakilan masing-masing negara di negara ketiga.

Politikus senior PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, yang duduk di Komisi I DPR berpendapat tambahan dua negara Arab yang menjalin hubungan dengan Israel memang memberikan harapan baru bagi terciptanya perdamaian di Timur Tengah dan membawa angin segar bagi Indonesia.

Namun hal itu belum akan mengubah garis kebijakan Indonesia, paling tidak dalam waktu dekat.

"Saya kira kita tetap menghormati bagaimana pun perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka di tanahnya. Perjuangan harus tercapai.

"Nah jika sudah tercapai, baru kemudian mungkin kita akan bisa membuat wacana, pemikiran. Mungkin ya," kata Effendi.

Keraguannya antara lain dilandasi ikatan kesetiaan masyarakat Indonesia dengan Palestina.

"Latar belakang sejarah yang panjang dan tatanan bangsa terdiri dari suku-suku dan agama yang sangat menjunjung tinggi perjuangan rakyat Palestina, itu membuat sulit untuk kita lagi membuka ruang berpikir yang lebih moderat."

Sekalipun apa yang terjadi di Gedung Putih pada Selasa lalu, imbuhnya, juga tidak terbayangkan sebelumnya.

"Jadi, ada tangan-tangan Tuhan juga, menurut saya, yang ingin mengembalikan perdamaian, dari bahasa-bahasa dari empat pembicara itu," ujarnya.

Perdamaian di Timur Tengah?

Menlu Bahrain Abdullatif bin Rashid Al-Zayani menguraikan kesepakatan dengan Israel sebagai momen bersejarah yang penuh harapan dan peluang.

"Pernyataan perdamaian antara Kerajaan Bahrain dan Negara Israel adalah langkah bersejarah menuju perdamaian nyata dan abadi, keamanan dan kemakmuran di seluruh wilayah, dan bagi semua yang hidup di sana, tanpa memandang agama, sekte, etnik, atau ideologi."

Palestina, sebaliknya, mencibir kesepakatan damai tersebut dan menyerukan kepada negara-negara lain untuk tidak mengikuti jejak Bahrain serta Uni Emirat Arab.

Ditandaskan oleh Palestina perjanjian itu tidak akan menciptakan perdamaian di kawasan selama AS dan Israel tidak mengakui hak Palestina mendirikan negara dengan batas-batas sesuai dengan batas tahun 1967 dan dengan ibu kota Yerusalem Timur.

Belum jelas apakah negara-negara lain di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, akan melunakkan posisi mereka menyusul langkah Bahrain dan UEA.

Yang jelas, menurut Direktur Eksekutif Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) Dr. Ryantori, normalisasi hubungan antarnegara bisa saja terjadi "jika dikaitkan dengan konsep national interest. Ditambah lagi, kajian hubungan internasional kontemporer seringkali menunjukkan bahwa konflik dan kerja sama tidak harus melulu ditempatkan secara diametral."

Sebelum Bahrain dan Uni Emirat Arab, di dunia Arab, Israel hanya memiliki hubungan dengan Mesir dan Yordania.

Secara total, dari 193 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, terdapat 30 negara yang tidak mengakui Israel. Mereka utamanya adalah negara-negara di Timur Tengah dan negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Pakistan yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).