Dapatkah Donald Trump Membalikkan Hasil Pemilu Amerika Serikat?

Strategi hukum sang presiden untuk menantang hasil pemilu sepertinya tidak diacuhkan di pengadilan-pengadilan AS. Tim Trump masih belum mendapatkan kemenangan berarti, pun belum dapat membuktikan adanya kecurangan pemilu yang meluas, setelah mengajukan puluhan gugatan hukum.

Pengacara utamanya, mantan walikota New York, Rudy Giuliani, berkata pada hari Kamis bahwa tim kampanye Trump mencabut gugatan hukumnya di Michigan, tempat Biden memenangkan lebih dari 160.000 suara.

Di Georgia, negara bagian telah mensertifikasi hasil penghitungan suara, yang memberi Biden keunggulan sebesar lebih dari 12.000 suara setelah mereka melakukan penghitungan manual pada hampir lima juta surat suara.

Setelah jalan untuk mempertahankan jabatannya tertutup rapat, Presiden Trump tampaknya mengganti strategi untuk membalikkan hasil pemilu, dari strategi legal yang peluang suksesnya rendah ke strategi politik yang peluang suksesnya lebih rendah lagi.

Penjabaran strategi Trump, langkah demi langkah

Inilah yang mungkin akan ia lakukan:

1. Memblokir proses sertifikasi suara di sebanyak mungkin negara bagian, baik melalui gugatan hukum maupun dengan mendorong pejabat dari partai Republik untuk mengajukan keberatan
2. Meyakinkan badan legislatif yang dikuasai partai Republik di negara-negara bagian yang dimenangkan Biden dengan selisih suara tipis, untuk menolak hasil pemungutan suara karena telah ternoda oleh praktik kecurangan yang meluas
3. Meminta badan legislatif untuk kemudian memberikan suara Electoral College negara bagian mereka, yang diberikan oleh para "elektor" pada 14 Desember, kepada Trump alih-alih untuk Biden
4. Melakukan langkah-langkah tersebut di cukup banyak negara bagian - Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, misalnya - untuk mendorong Trump dari perolehan suara totalnya saat ini yakni 232 suara elektoral hingga melampaui ambang batas kemenangan 269 suara
5. Menarik Biden dari 306 suara elektoral yang telah ia dapatkan bahkan bisa efektif, karena kemudian hasil pemilu akan ditentukan di DPR, yang meski dikuasai partai Demokrat, Trump bisa tetap diuntungkan di sana karena suatu aturan yang barangkali tidak diketahui banyak orang

Ia memberi tekanan pada orang-orang yang dapat mengubah pilihan negara bagian.

Ketika warga Amerika memberikan suara dalam pemilihan presiden, mereka sebenarnya memilih dalam kontes negara bagian, bukan kontes nasional. Mereka memilih sejumlah elektor negara bagian yang kemudian masing-masing akan memberikan satu suara untuk salah satu calon presiden.

Para elektor ini biasanya mengikuti keinginan elektorat - di Michigan, misalnya, mereka semua harus memilih Joe Biden karena ia memenangkan negara bagian itu.

Pada hari Senin, dewan penghitungan suara yang terdiri dari dua anggota partai Republik dan dua anggota Demokrat dijadwalkan bertemu untuk menghitung suara dan secara resmi mengonfirmasi bahwa suara 16 elektor diberikan kepada Biden.

Petunjuk pertama mengenai tekanan Trump terhadap negara-negara bagian untuk mengabaikan total suara saat ini muncul menyusul laporan bahwa ia memanggil pejabat partai Republik yang awalnya menolak mensertifikasi hasil pemilihan Detroit, kota terbesar di Michigan.

Peristiwa di mana dua orang pejabat partai level rendah, di antara ribuan penghitung suara negara bagian di seluruh AS, bisa berbicara secara langsung kepada presiden AS sangatlah tidak biasa. Mereka pada akhirnya membalik keputusan untuk memblokir proses tersebut - dan kemudian, setelah panggilan Trump, mengungkapkan penyesalan karena telah membalik keputusan mereka.

Petunjuk tersebut menjadi bukti niat yang jelas ketika para pemimpin partai Republik di badan legislatif Michigan menerima undangan presiden ke Gedung Putih pada hari Jumat.

Kabar ini disertai laporan bahwa Presiden Trump berniat mencari jalan lain untuk menekan badan legislatif di negara-negara bagian kunci supaya meninjau ulang, dan mungkin membalikkan, hasil pemilihan di tempat mereka.

Hal yang biasanya sekadar formalitas dalam pemilihan yang normal - sertifikasi total suara di negara bagian oleh perwakilan kedua partai - telah menjadi medan pertempuran terbaru dalam upaya Presiden Trump untuk mempertahankan kekuasaan dalam empat tahun ke depan.

Ini tidak mustahil, tapi peluangnya sangat, sangat tipis. Pertama-tama, Trump harus membalikkan hasil di banyak negara bagian, tempat Biden unggul sebesar puluhan ribu hingga lebih dari seratus ribu suara. Ini bukan tahun 2000, ketika hasilnya hanya bergantung pada Florida.

Lebih dari itu, banyak negara bagian yang disasar tim legal Trump - Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, dan Nevada - memiliki gubernur yang berasal dari Partai Demokrat yang tidak akan tinggal diam selama semua ini terjadi.

Di Michigan, misalnya, Gubernur Gretchen Whitmer dapat memecat dewan pemilu di negara bagiannya dan mengganti mereka dengan orang-orang yang bersedia mensertifikasi kemenangan Biden.

Para gubernur dari Partai Demokrat juga dapat merespons dengan mengangkat jajaran elektornya sendiri yang pro-Biden, untuk bersaing dengan mereka yang dipilih oleh badan legislatif Republik, kemudian membiarkan Kongres memutuskan grup mana yang akan diakui.

Bagaimanapun, ini tidak berarti para pendukung Biden tidak khawatir. Meskipun peluang semua ini terjadi kira-kira sama dengan peluang Bumi dihantam meteor raksasa atau seseorang disambar petir saat memenangkan lotere, kemenangan yang dicuri pada titik ini akan menjadi bencana politik yang begitu dahsyat sehingga membayangkan skenario ini saja sudah cukup membuat Demokrat berkeringat dingin.

Trump telah menghabiskan banyak waktunya di Gedung Putih dengan meruntuhkan berbagai norma dan tradisi kepresidenan. Tampaknya, hari-hari terakhir masa jabatannya pun tidak akan jauh dari itu.

Tekanan yang diberikan Trump kepada pejabat pemilu dan badan legislatif di negara bagian baru pertama kali ini terjadi atau kontroversial, tapi bukan berarti tindakan itu ilegal.

Pada masa awal berdirinya negara AS, negara bagian memiliki kekuasaan yang luas dalam mengalokasikan suara elektoral, dan masih belum ada ketentuan dalam konstitusi bahwa mereka harus mengikuti suara terbanyak. Sejak itu mereka telah membatasi kekuasaan tersebut dengan menentukan pilihan berdasarkan suara terbanyak, namun sistem asli yang mendasarinya masih berlaku.

Jika Presiden Trump sukses meyakinkan badan legislatif, misalnya di Michigan, untuk bertindak, Partai Demokrat dipastikan akan mengajukan keberatan secara hukum. Namun hukum itu sendiri tidak jelas, baik di tingkat nasional maupun di tingkat negara bagian, mengingat hal seperti ini jarang dipersoalkan secara hukum.

Dapatkah negara-negara bagian secara retroaktif mengubah hukum yang mengatur cara mereka menjalankan pemilu? Mungkin saja. Namun keputusan akhirnya tetap di tangan hakim.

Terakhir kali pemilihan yang hasilnya ketat melibatkan perebutan elektor terjadi pada tahun 2000 antara Al Gore dan George W. Bush. Pertarungan itu terjadi di satu negara bagian, Florida, tempat perbedaan suara antara kandidat hanya beberapa ratus suara. Akhirnya, Mahkamah Agung turun tangan dan mencegah peninjauan kembali lebih lanjut - dan Bush menjadi presiden.

Untuk sengketa pemilu yang melibatkan banyak negara bagian, Anda harus kembali hingga tahun 1876, persaingan antara kandidat Republik Rutherford B. Hayes dan kandidat Demokrat Samuel Tildon.

Dalam episode itu, hasil yang dipersengketakan di Louisiana, Carolina Selatan, dan Florida, berarti tidak ada kandidat yang dapat memenangkan mayoritas di Electoral College. Kebuntuan itu melempar pemilihan ke tangan DPR, yang akhirnya memihak Hayes, yang seperti Bush pada 2000 dan Trump pada 2016, memenangkan lebih sedikit suara secara nasional daripada lawannya.

Jika upaya sang presiden membalikkan hasil pemilu gagal, pada 12:01 siang tanggal 20 Januari, Joe Biden akan dilantik sebagai presiden AS ke-46 baik Trump mengaku kalah atau tidak.

Pada titik itu, Dinas Rahasia dan militer AS boleh memperlakukan mantan presiden seperti siapapun yang berada di properti pemerintah tanpa izin.

"Sungguh keterlaluan yang ia lakukan," kata Biden dalam konferensi pers pada hari Kamis. "Pesan yang sangat merusak terkirim ke seluruh dunia tentang bagaimana demokrasi berfungsi."

Bahkan jika Trump tidak sukses, strategi tak pandang bulunya dalam menggugat hasil pemilu menjadi preseden bagi pemilu di masa depan dan, menurut jajak pendapat, mencederai kepercayaan banyak warga Amerika pada sistem dan institusi demokrasi AS.