AS Ancam dan Provokasi China Seputar Isu Hong Kong

Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengaku sedang menggodok sanksi tambahan terhadap pihak yang terlibat dalam penangkapan 53 aktivis pro-demokrasi di Hong Kong. Pada saat yang sama, dia juga mengumumkan kunjungan Duta Besar AS untuk PBB, Kelli Craft, ke Taiwan yang dipastikan akan memicu protes dari China.

Pompeo mengaku "terkejut” mendengar kabar penangkapan seorang warga AS dalam operasi penggerebekan di Hong Kong, Rabu (6/1) kemarin. "Amerika Serikat tidak akan menolelir penahanan atau kesewenang-wenangan terhadap warga negara AS.”

Dalam gelombang penangkapan terhadap pegiat pro-demokrasi, kepolisian Hong Kong juga menciduk seorang pengacara AS bernama John Clancey, klaim seorang sumber di firmanya kepada Reuters.

"Amerika Serikat akan mempertimbangkan sanksi dan pembatasan lain terhadap setiap individu dan entitas yang terlibat dalam mengeksekusi serangan terhadap warga Hong Kong ini,” kata Pompeo.

Dia mewanti-wanti Kantor Dagang Hong Kong, yang mengoperasikan tiga cabang di AS, dan pejabat Hong Kong, termasuk menjadi sasaran.

Kementerian Luar Negeri China menanggapi ancaman tersebut dengan balik memperingatkan, AS akan membayar "ongkos yang mahal atas kesalahannya,” kata juru bicara, Hua Chunying. Dia meminta Washington agar berhenti "mencampuri” urusan dalam negeri China.

"China akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan dan keamanannya.”

Operasi yang melibatkan 1.000 personel kepolisian itu ditanggapi kritis oleh negara-negara barat. Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, menyebut aksi tersebut "serangan keji terhadap hak dan kebebasan warga Hong Kong,” kata dia.

Beijing, "telah menipu dunia tentang tujuan asli UU Keamanan Nasional,” yang digunakan "untuk membungkam suara kritis,” imbuh Raab.

Sementara Menlu Kanada, Francois-Philippe Champagne, menuntut agar otoritas Hong Kong membebaskan aktivis yang ditahan. Menurutnya tindak kepolisian itu merupakan "sebuah represi terhadap pluralisme politik,” yang mendemonstrasikan "erosi konsep satu negara dua sistem.”

Kecaman senada dilayangkan Prancis dan Uni Eropa. Sementara bakal Menlu AS, Anthony Blinken, yang dinominasikan oleh Presiden terpilih, Joe Biden, mengatakan pemerintahannya akan "berdiri bersama warga Hong Kong melawan upaya Beijing mengeliminasi demokrasi.”

Operasi keamanan hari Selasa lalu itu merupakan yang terbesar sejak Beijing memaksakan UU Keamanan Nasional terhadap Hong Kong.

Otoritas Hong Kong mengklaim operasi teranyar digelar untuk meredam tindak subversif. Para tersangka dituduh melakukan makar ketika menggelar pemilu tandingan, setelah pemilihan dibatalkan menyusul pandemi, 2020 lalu.

Aksi ini diniatkan untuk memaksakan pengunduran diri Kepala Eksekutif, Carrie Lam, dan sebabnya "mengancam keamanan nasional”, demikian dikatakan pemerintah. Semua kandidat yang ikut serta dalam pemilu tersebut sempat ditahan aparat keamanan, sebelum dibebaskan dengan uang jaminan.

Dylan Loh, peneliti China di Universitas Teknologi Nanyang, Singapura, mengatakan kepada AFP, langkah Beijing itu "mendemonstrasikan kekuasaan pemerintah China atas Hong Kong dengan gamblang dan jelas.”

"Jadi tidak ada lagi ilusi tentang siapa yang menguasai,” Hong Kong, pungkasnya.

rzn/as (rtr, afp, ap)