Biden Jungkirbalikkan Aturan Perubahan Iklim Era Trump, Bagaimana?

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden meneken serangkaian perintah eksekutif yang dirancang khusus untuk perubahan iklim, termasuk larangan energi yang berasal dari perut bumi.

Perintah eksekutif bertujuan untuk membekukan kontrak pengeboran minyak dan gas di tanah milik pemerintah federal, serta melipatgandakan energi terbarukan tenaga angin di lepas pantai pada 2030 mendatang.

Langkah ini kemungkinan akan mendapat perlawanan dari perusahaan energi, dan menjungkirbalikkan aturan era Donald Trump, yang telah mengurangi perlindungan terhadap lingkungan.

"Hari ini adalah hari iklim di Gedung Putih," kata Biden pada Rabu, waktu setempat.

"Kita sudah lama menunggu," kata Biden kepada wartawan di Gedung Putih. "Dan kita tak bisa lagi menunggu lebih lama."

Biden mengatakan, AS "harus memimpin" respons global terhadap krisis perubahan iklim.

"Sama halnya kita membutuhkan respons nasional untuk bersatu melawan Covid-19, kita sangat membutuhkan respons nasional untuk bersatu terhadap iklim lantaran di sana ada krisis iklim," katanya.

Dia menambahkan, bahwa AS tak bisa melewati tantangan ini sendirian.

Rangkaian perintah eksekutif yang ditandatangani Biden pada Rabu, adalah membentuk kantor kebijakan iklim domestik Gedung Putih dan mengumumkan pertemuan puncak para pemimpin akan dihelat pada April atau bertepatan di Hari Bumi.

Perubahan iklim, di bawah rencana Biden, masing-masing akan menjadi prioritas "keamanan nasional" dan "kebijakan luar negeri", kata para pejabat.

Biden juga meminta direktur intelijen nasional AS mempersiapkan sebuah laporan tentang implikasi keamanan perubahan iklim.

Biden menggunakan kewenangan presidensialnya untuk menjadikan perubahan iklim sebagai isu utama di dalam pemerintahannya.

Perintah dan memorandum eksekutif - yang tak sekuat undang undang kongres dalam memerangi perubahan iklim - dapat dibatalkan oleh presiden berikutnya, seperti apa yang saat ini ia lakukan kepada Trump.

Berdasarkan keterangan dari Gedung Putih, Biden sedang mengarahkan Departemen Dalam Negeri untuk menghentikan pengeboran minyak dan gas "sejauh mungkin" di tanah dan perairan milik pemerintah federal dan meluncurkan peninjauan kembali kontrak tambang yang sudah ada.

Biden bertujuan untuk mengkonservasi setidaknya 30% tanah dan perairan milik pemerintah federal hingga 2030.

Menurut laporan New York Times, eksplorasi bahan bakar fosil di tanah pemerintah federal, telah menyumbang seperempat dari seluruh emisi karbon dioksida AS.

Dalam perintah Biden, tidak secara khusus menyasar pemilik properti atau tanah federal.

Dia meneken, puluhan perintah dalam minggu pertama sebagai presiden, lebih banyak dari pendahulunya.

Catatan kritik pernah ia sampaikan kepada ABC News, saat masih berkampanye Oktober lalu, bahwa hanya seorang "diktator" yang akan menggunakan perintah eksekutif secara berlebihan. "Kita ini negara demokrasi," kata Biden, yang saat ini bersama Demokrat sedang berkuasa. "Kita butuh konsensus".

Pemerintahan Biden di Gedung Putih mengatakan, pembentukan posisi Penasihat Iklim Nasional akan memimpin kantor Kebijakan Iklim Domestik di Gedung Putuh.

Utusan iklim presiden, sekaligus mantan Menteri Luar Negeri John Kerrry, mengatakan kepada wartawan, bahwa Biden menganggap "isu iklim menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan kebijakan luar negeri".

Perintah eksekutif juga mengarahkan ke lembaga pemerintah federal untuk bersiap menghadapi kebijakan dampak perubahan iklim pada pekerjaan mereka dan meningkatkan akses informasi terhadap isu ini.

Biden juga memerintahkan lembaga-lembaga pemerintah federal agar membuat "keputusan berbasis bukti yang berdasarkan ilmu pengetahuan dan data terbaik yang tersedia".

Menghentikan sementara pengeboran minyak dan gas dari tanah pemerintah federal adalah langkah pertama pemerintahan Biden yang membuat gemetar industri minyak dan gas di AS.

Pengeboran di tanah pemerintah federal adalah bagian penting dari pendapatan mereka - menyumbang sekitar 22% produksi minyak AS, dan 12% gas, menurut American Petroleum Institute (API).

API tidak berkenan dengan langkah tersebut, menunjukkan bahwa larangan apa pun akan membawa pada ketergantungan yang lebih besar pada impor, di saat ekonomi AS pulih, dan membutuhkan lebih banyak energi.

Tapi para ahli menolak alasan tersebut, menunjukkan bahwa pengeboran di lahan pemerintah federal akan terus meluas, bahkan ketika moratorium menjadi sebuah larangan.

Ini karena, hanya setengah dari kontrak untuk pengeboran disetujui antara 2014 dan 2019, yang benar-benar digunakan.

Kebijakan larangan sewa tanah pemerintah federal ini adalah pemenuhan janji kampanye dan akan meyakinkan para pemerhati lingkungan, bahwa Joe Biden benar-benar mewujudkan janjinya dengan nyata dalam hal perubahan iklim.

Tapi membuat terobosan signifikan untuk mengurangi emisi karbon AS, akan mungkin membutuhkan aturan lebih besar lagi yaitu undang-undang untuk diajukan ke Kongres.

Itu akan menjadi ujian sebenarnya dari komitmen Biden terhadap krisis perubahan iklim.

Pengkritik Biden mengatakan, inisiatif kebijakan perubahan iklimnya, akan membuat orang kehilangan pekerjaan, di mana saat ini AS sedang kesusahan karena jumlah pengangguran yang membengkak karena pandemi Covid-19.

Dia menerima gelombang kritikan atas perintah eksekutif minggu lalu, untuk menghentikan pembangunan pipa Keytone XL, yang digunakan untuk mengangkut minyak dari Kanada ke AS.

Tapi, pemerintahan Biden berusaha untuk menghadapi lebih banyak kritik dengan menjanjikan membuka lapangan pekerjaan.

"Saat saya memikirkan perubahan iklim, sekaligus saya memikirkan lapangan pekerjaan," kata Biden, dengan alasan "jutaan" warga Amerika akan kembali mendapatkan pekerjaan mereka dengan "memodernisasi sistem air, transportasi, infrastruktur energi kami - untuk menahan dampak iklim yang ekstrem."

Rencananya mengarah ke lembaga-lembaga federal untuk "mencari peluang baru untuk memacu inovasi, komersialisasi, dan penyebaran teknologi dan infrastruktur energi bersih."

Ini disebut untuk menciptakan "Prakarsa Korps Iklim Sipil" - sebuah inisiatif yang menurut para pejabat Biden akan "menempatkan generasi baru AS untuk bekerja melestarikan dan memulihkan lahan dan perairan publik.".

Selama menjabat empat tahun sebagai presiden, Trump memperluas jumlah kontrak eksplorasi energi di tanah pemerintah federal yang dianggap sensitif.

AS mencapai tingkat kemandirian energi pada masa jabatan Trump, menjadi eksportir minyak bumi, sebuah pencapaian yang diklaimnya sebagai keberhasilan.

Trump juga membatalkan puluhan aturan yang dirancang untuk memastikan akses pada udara dan air bersih, perlindungan satwa liar, dan pencegahan bahan kimia berbahaya dan polusi.

Sejumlah perubahan, termasuk satu usaha untuk melonggarkan aturan polusi yang mempengaruhi pembangkit listrik berbahan batu bara dan gas, dibatalkan pengadilan federal.

Trump - yang pernah menyebut perubahan iklim sebagai hoaks - juga membawa AS keluar dari perjanjian iklim Paris, sedangkan Biden membuat langkah untuk kembali bergabung, dengan perjanjian global pada hari pertama menjabat.