RI dan Malaysia Dorong Pertemuan ASEAN Bahas Kudeta di Myanmar

Kepala negara Malaysia dan Indonesia menyerukan pertemuan menteri luar negeri ASEAN untuk membahas kudeta di Myanmar, langkah yang disebut PM Muhyidin Yassin sebagai langkah mundur dalam demokrasi dan dapat mengganggu kestabilan kawasan.

Muhyidin mengatakan hal itu setelah pertemuan dengan Presiden Joko Widodo Jumat (05/02) di Istana Merdeka, Jakarta.

Muhydin mengatakan pertemuan "khusus" menteri luar negeri ini penting untuk menghadapi "satu langkah mundur" dalam proses demokrasi di Myanmar.

"Adalah dikhuatiri (dikhawatirkan) pergolakan politik di Myanmar boleh (dapat) mengganggu (mempengaruhi) keamanan dan kestabilan di rantau (kawasan) ini.

"Sehubungan ini, saya sangat bersetuju dengan cadangan supaya kedua-dua Menteri Luar Negeri [Indonesia dan Malaysia] diberi mandat untuk mencari kesepakatan supaya satu mesyuarat (pertemuan) khusus ASEAN diadakan bagi membincangkan perkara ini dengan lebih mendalam," kata Muhyiddin Yasin.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo mengatakan konflik di Myanmar dapat diselesaikan berdasarkan hukum dan sesuai prinsip ASEAN, di antaranya demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan pemerintahan yang konstitusional.

Ia menambahkan masalah krisis Rohingya di Myanmar juga akan terus menjadi perhatian.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan tengah berupaya mendapatkan kejelasan posisi dan informasi tentang apa yang terjadi di Myanmar untuk kemudian memutuskan hal-hal yang bisa dilakukan.

Juru Bicara Kemenlu, Teuku Faizasyah menambahkan pemerintah Indonesia berharap Brunei sebagai Ketua ASEAN dapat melakukan langkah strategis untuk menghadapi krisis Myanmar.

"Kita hormati posisi Brunei selaku ketua ASEAN. Kita harap atau dorong Brunei lakukan langkah-langkah strategis dalam rangka ASEAN," kata Faizasyah.