KBRI di Myanmar Ikut Didemo, Kemlu RI Beri Penjelasan

VIVA – Kedutaan Besar RI (KBRI) di Myanmar menjadi sasaran demonstrasi pengunjuk rasa antikudeta setelah diduga munculnya mispersepsi yang menyebut Indonesia mendukung digelarnya pemilihan umum baru yang diserukan oleh Junta militer Myanmar.

Aksi demonstrasi itu salah satunya diunggah jurnalis bernama Hnin Zaw di Twitter yang menampilkan foto-foto puluhan pengunjuk rasa membawa banner bertuliskan "We want our elected government back" dan "We don't need another election". Dalam hal ini, masyarakat Myanmar menginginkan pemerintahan yang terpilih secara demokratis dapat kembali dan menolak digelarnya pemilu ulang.

Unjuk rasa yang tertangkap kamera di depan KBRI Myanmar terjadi setelah salah satu media asing memberitakan bahwa Indonesia sedang meminta dukungan dari negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk mendukung pemilu pasca kudeta militer dan penangkapan pemimpin Myanmar pada 1 Februari 2021 lalu.

Media asing itu mengutip tiga sumber diplomatik yang tidak disebutkan namanya dan mengatakan usulan RI itu didukung oleh sejumlah negara. Disebutkan media asing itu, Indonesia meminta ASEAN memfasilitasi dialog antara junta militer dan pengunjuk rasa.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI) Teuku Faizasyah menegaskan bahwa sampai saat ini posisi Indonesia tidak berubah sejak mengikuti perkembangan politik di Myanmar. Ia juga memastikan kondisi di KBRI Myanmar masih aman dan kondusif.

"Sejauh ini yang mengesankan adanya satu rencana aksi maka terjadi demonstrasi di hadapan KBRI. Kesalahpahaman seakan posisi Indonesia berubah," kata Faizasyah dalam keterangan pers virtual.

"Faktanya tidak berubah. Yang dilakukan menlu adalah menindaklanjuti arahan Presiden RI dan PM Malaysia untuk mendorong pertemuan menlu ASEAN. Jadi apa yang dilakukan saat ini adalah mengumpulkan pandangan menlu ASEAN untuk membahas terkait Myanmar," imbuhnya.