Taliban Sebut Perempuan Boleh Bekerja Tak Akan Ada Diskriminasi Lagi

Hak-hak perempuan di Afghanistan akan dihormati "dalam kerangka hukum Syariah", demikian dipaparkan juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, pada Selasa (17/08).

Dalam jumpa pers pertama sejak Taliban menguasai ibu kota Afghanistan, Mujahid menegaskan "perempuan akan diberikan hak-hak di lapangan kerja maupun kegiatan-kegiatan lain".

Menurutnya, "perempuan adalah bagian penting dalam masyarakat dan kami memberikan jaminan atas hak-hak mereka dalam kerangka batas-batas yang diatur dalam Islam."

Mujahid menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan-wartawan internasional mengenai hak-hak macam apa yang dijamin bagi perempuan.

"Kami akan mengizinkan perempuan untuk bekerja dan belajar dalam kerangka hukum Syariah.. Perempuan akan sangat aktif dalam masyarakat kami. Kami ingin meyakinkan komunitas internasional bahwa tidak akan ada diskriminasi."

Bagaimanapun, Mujahid tak merinci aturan dan pembatasan macam apa yang bakal diterapkan terhadap perempuan.

Sejumlah kelompok advokasi hak-hak sipil khawatir kebebasan perempuan akan sangat dibatasi oleh Taliban.

Kerisauan itu bukan tanpa alasan. Taliban memberlakukan dan mendukung beragam hukuman sesuai dengan tafsir mereka atas hukum Syariah saat mengendalikan Afghanistan antara 1996 hingga 2001.

Saat itu, kaum perempuan harus memakai burka yang tertutup. Taliban juga melarang perempuan di bawah usia 10 tahun ke atas untuk belajar di sekolah.

Belajar dari pengalaman tersebut, Tolo TV—salah satu stasiun televisi swasta yang menayangkan acara kuis ala Barat, sinetron, dan kontes bakat—memutuskan menonaktifkan para pembawa acara perempuan untuk sementara saat Taliban hendak masuk ke Kabul.

Namun, pada Selasa (17/08), Siyar Sirat selaku pembawa acara berita Tolo News, mengatakan kondisinya mulai kembali ke normal. "SDM kembali ke normal di kantor, kami menampilkan perempuan di layar kaca dan kami melaporkan dari sekitar kota".

Yang kini dipertanyakan khalayak Afghanistan adalah apakah Taliban bersungguh-sungguh ketika menyatakan bakal menjamin hak-hak perempuan.

Pesan Taliban tersebut ditanggapi dengan respons beragam oleh publik Afghanistan.

"Saya tidak percaya dengan apa yang mereka katakan," kata seorang perempuan di Kabul kepada BBC, sembari menyaksikan penuturan juru bicara Taliban di layar televisi.

"Itu adalah tipuan dan kami dipancing keluar untuk dihukum. Saya menolak belajar atau bekerja di bawah hukum mereka," timpal perempuan lain.

Hal senada diutarakan Peraih Nobel Perdamaian, Malala Yousafzai. Dia ditembak oleh Taliban pada usia 15 tahun karena vokal menyuarakan pendidikan anak-anak perempuan di Pakistan.

"Saya berkesempatan untuk berbicara kepada beberapa aktivis di Afghanistan, termasuk aktivis hak-hak perempuan dan mereka berbagi kerisauan bahwa mereka tidak yakin kehidupan mereka akan seperti apa," kata Malala kepada BBC.

"Banyak dari mereka ingat apa yang terjadi pada 1996-2001 dan mereka sangat risau akan keselamatan mereka, hak mereka, perlindungan mereka, kecemasan mereka atas akses ke sekolah.

"Dan kami sudah melihat laporan berita bahwa banyak anak perempuan dipulangkan dari universitas. Banyak dari mereka diminta menikah pada usia 15 tahun, 12 tahun."

Di lain pihak, ada perempuan Afghanistan yang menanti kesungguhan janji Taliban.

"Jika kami bisa bekerja dan mendapat pendidikan, itulah definisi kebebasan buat saya, itu adalah batasan saya. Itu adalah batasan yang belum dilanggar Taliban," kata seorang perempuan Afghanistan.

"Selama hak saya untuk belajar dan bekerja dilindungi, saya tidak keberatan memakai hijab. Saya hidup di negara Islam dan saya bersedia menerima aturan busana Muslim—selama bukan burka karena itu bukan aturan busana Muslim."

Kemudian terdapat pula sejumlah perempuan yang memilih untuk menetap di Afghanistan—apapun yang terjadi ke depannya.

Payvand Seyed Ali kini bekerja sebagai konsultan pendidikan di Kabul, tempat dia bermukim dan bekerja selama 10 tahun. Predikatnya adalah penasihat senior bagi Komite Swedia untuk Afghanistan, sekaligus memimpin lembaga pendidikan terbesar pemerintah Inggris di Afghanistan, GEC.

"Saya pikir tidak berguna mengira-ngira atau punya ekspektasi apa yang akan Taliban perihal hak dan pendidikan perempuan. Kami harus bekerja dengan apa yang kami miliki, dan yang kami miliki mencakup janji-janji petinggi Taliban bahwa perempuan dapat mengakses pendidikan dan bekerja.

"Yang masuk akal adalah memperlakukan janji-janji ini bukan sebagai `upaya mendinginkan suasana`, melainkan sebagai komitmen, kemudian bekerja secara aktif dengan pimpinan Taliban untuk menciptakan solusi agar anak-anak perempuan bisa tetap belajar di sekolah dan perempuan bekerja," paparnya kepada BBC.

Menurut Payvand, akuntabilitas adalah kuncinya.

"Anggaran Kementerian Pendidikan, termasuk gaji semua pegawai, hampir seluruhnya berasal dari donatur dan mayoritas difasilitasi serta dimonitor Bank Dunia. Tujuannya tetap, indikator-indikatornya tetap, langkah-langkah akuntabilitas tetap, dan kami harus bekerja dengan pemerintah baru manapun menuju kompromi-kompromi untuk mencapai tujuan pembangunan dan mempertahankan anak-anak kami di sekolah.

"Sejauh ini tampaknya sebagian besar, tapi tidak semua, sekolah-sekolah khusus perempuan tetap buka atau kembali dibuka walau ada perubahan pegawai dan absen yang tinggi. Pegawai distrik dan provinsi sebagian besar terus bekerja.

"Di kawasan pedesaan, saya mendapat berbagai laporan terpercaya bahwa NGO terbesar di negara ini, Komite Swedia untuk Afghanistan, telah kembali membuka atau tetap membuka hampir seluruh sekolah-sekolah khusus perempuan. Begitu pula sebagian besar NGO terkemuka yang mendukung pendidikan tata kelola pemerintahan dan sekolah komunitas. Banyak dari sekolah-sekolah komunitas ini punya keterlibatan Taliban sejak didirikan. Banyak dari mereka yang mempertahankan pengajar perempuan atau mullah selama bertahun-tahun."

Dia mengaku akan bertahan di Kabul dan mengatakan banyak perempuan kenalannya kebanyakan masih di rumah masing-masing, dan berhati-hati merencakanakan perjalanan pada hari-hari ke depan.

Menurut aktivis Pashtana Durrani, khalayak harus waspada.

"Anda harus paham bahwa apa yang mereka katakan dan berlakukan adalah dua hal berbeda," tuturnya kepada BBC.

"Para mahasiswi di Herat tidak bisa ke universitas, para perempuan di Kandahar diminta pulang ke rumah dan kerabat laki-laki mereka diminta menggantikan posisi di bank.

"Jadi…mereka [Taliban] sedang mencari legitimasi dari semua negara-negara, agar diterima sebagai pemerintah Afghanistan yang sah. Tapi pada saat bersamaan, praktik apa yang mereka lakukan?

"Entah mereka a) tidak punya kendali atas prajurit di lapangan, atau b) ingin legitimasi tapi tidak mau bekerja. Itu adalah dua hal yang berbeda."

Durrani juga menekankan bahwa manakala Taliban berbicara soal hak-hak perempuan, kelompok itu menyampaikannya dalam istilah yang tidak jelas: apakah Taliban bicara soal hak perempuan untuk bepergian, hak bersosialisasi, hak politik, hak perwakilan dan/atau hak memilih? Tidak jelas apakah semua hak akan dijamin atau sebagian dari hak-hak tersebut, ujarnya.

Para perempuan di Afghanistan kini harus menunggu bagaimana nasib mereka di bawah kekuasaan Taliban, selagi kerisauan dan ketidakpastian tercipta manakala tidak ada pemerintahan yang berfungsi.

"Semua hak-hak mereka dalam Islam"—itu adalah frasa yang dipakai Taliban berulang kali ketika menyangkut hidup para perempuan Afghanistan.

Dalam beberapa tahun terakhir, utusan asing dan juru runding Afghanistan telah mencoba tanpa hasil, untuk memastikan apa yang dimaksud para pemimpin Taliban di Doha, Qatar.

Saya sudah pernah mendengar sejumlah referensi soal hak-hak perempuan di negara-negara Arab yang konservatif, seperti Arab Saudi atau Qatar. Suatu saat salah seorang pendiri Taliban berucap bahwa kelas-kelas universitas akan dipisahkan antara mahasiswa dan mahasiswi, area-area di kampus dipasang partisi, dan penutup kepala diwajibkan.

Kemudian sebuah laporan terbaru dari wilayah perkotaan dan perdesaan menyebutkan bahwa para jurnalis perempuan diminta pulang ke rumah, kemudian para perempuan di kantor mendapat pengarahan bahwa pekerjaan mereka akan diserahkan ke laki-laki. Pembatasan bisa berbeda antara satu wilayah dengan yang lain.

Selalu ada perkataan bahwa aturan di Kabul dan kota-kota lain yang lebih terbuka mungkin sedikit berbeda; yang jelas kaum perempuan kini akan menguji batasan-batasan itu selagi pemerintahan baru akan muncul dalam waktu dekat.